
REMBANG, RADARPATI.ID - Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 telah dibahas oleh DPRD Rembang.
Wakil rakyat merekomendasikan agar ada penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kemarin (22/7) merupakan agenda paripurna kedua dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.
Sekretaris Badan Anggaran DPRD Rembang Nur Purnomo Mukdiwidodo menjelaskan, untuk menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2023 perlu dilakukan pembahasan oleh DPRD.
Hasil pembahasan itu, selanjutnya dilaporkan oleh badan anggaran pada rapat paripurna. Rapat paripurna yang pertama dilaksanakan pada Kamis (11/7) lalu.
Setelah itu, dilanjutkan beberapa kali rapat antara Komisi di DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pada APBD 2023, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp 1,957 triliun, trelisasi 1,895 triliun. Sementara untuk anggaran belanja dari rencana Rp 2,013 triliun terealisasi Rp 1,929 triliun.
Selanjutnya pada pos pembiayaan dari rencana Rp 56,16 miliar terealisasi Rp 53,480 miliar. APBD tahun lalu mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 19,7 miliar.
Badan Anggaran berterimakasih kepada Pemkab Rembang atas penyampaian Raperda tepat waktu. "Yang telah disesuaikan dengan audit BPK," katanya.
Banggar juga merekomendasikan dengan berlakunya Perda Pajak dan Retribusi daerah yang baru, Pemkab perlu penyesuaian target PAD yang sesuai dengan kondisi.
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, realisasi pendapatan dari pos PAD pada APBD 2023 belum mencapai target. Dari rencana sekitar Rp 387,56 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 342,24 miliar.
Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti. "Akan menindaklanjuti dari rekomendasi dari banggar, fraksi-fraksi," katanya. (vah/ali/ade)



