Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Rembang Rekomendasi Penyesuaian Target PAD

V
SATU SUARA: Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Wakil Ketua DPRD Rembang Bisri Cholil Laquf menandatangani Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 kemarin. (VACHRI RINALDY L/RADARPATI.ID)
SATU SUARA: Bupati Rembang Abdul Hafidz dan Wakil Ketua DPRD Rembang Bisri Cholil Laquf menandatangani Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023 kemarin. (VACHRI RINALDY L/RADARPATI.ID)

REMBANG, RADARPATI.ID - Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 telah dibahas oleh DPRD Rembang.


Advertisement

Wakil rakyat merekomendasikan agar ada penyesuaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kemarin (22/7) merupakan agenda paripurna kedua dalam membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2023.

Sekretaris Badan Anggaran DPRD Rembang Nur Purnomo Mukdiwidodo menjelaskan, untuk menetapkan Perda Pertanggungjawaban APBD 2023 perlu dilakukan pembahasan oleh DPRD.

Advertisement

Hasil pembahasan itu, selanjutnya dilaporkan oleh badan anggaran pada rapat paripurna. Rapat paripurna yang pertama dilaksanakan pada Kamis (11/7) lalu.

Setelah itu, dilanjutkan beberapa kali rapat antara Komisi di DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pada APBD 2023, pendapatan daerah direncanakan sekitar Rp 1,957 triliun, trelisasi 1,895 triliun. Sementara untuk anggaran belanja dari rencana Rp 2,013 triliun terealisasi Rp 1,929 triliun.

Advertisement

Selanjutnya pada pos pembiayaan dari rencana Rp 56,16 miliar terealisasi Rp 53,480 miliar. APBD tahun lalu mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) 19,7 miliar.

Badan Anggaran berterimakasih kepada Pemkab Rembang atas penyampaian Raperda tepat waktu. "Yang telah disesuaikan dengan audit BPK," katanya.

Banggar juga merekomendasikan dengan berlakunya Perda Pajak dan Retribusi daerah yang baru, Pemkab perlu penyesuaian target PAD yang sesuai dengan kondisi.

Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, realisasi pendapatan dari pos PAD pada APBD 2023 belum mencapai target. Dari rencana sekitar Rp 387,56 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 342,24 miliar.

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti. "Akan menindaklanjuti dari rekomendasi dari banggar, fraksi-fraksi," katanya. (vah/ali/ade)

Advertisement

Artikel Terkait

Diduga Diare Massal Usai Santap MBG, DPRD Rembang Jenguk Korban hingga Cek SOP

Diduga Diare Massal Usai Santap MBG, DPRD Rembang Jenguk Korban hingga Cek SOP

DPRD Rembang turun meninjau 18 murid dan guru SMAN 1 Lasem yang mengalami mual, muntah, dan diare. Penyebab belum dipastikan, sementara SOP distribusi MBG turut diperiksa.

Daftar Delapan Penerima Aliran Dana TPP Dindikpora Rembang yang Diselewengkan

Daftar Delapan Penerima Aliran Dana TPP Dindikpora Rembang yang Diselewengkan

DPRD Rembang mendesak Kejari mengusut tuntas dugaan korupsi dana TPP Dindikpora senilai Rp2,06 miliar. Temuan BPK mengungkap dana diduga dialihkan ke delapan rekening, termasuk milik pihak non-ASN.

SKANDAL PENYIMPANGAN TPP Dindikpora Rembang Disorot DPRD, Kemana Aliran Dananya Bikin Geleng Kepala

SKANDAL PENYIMPANGAN TPP Dindikpora Rembang Disorot DPRD, Kemana Aliran Dananya Bikin Geleng Kepala

DPRD Rembang menyoroti dugaan penyimpangan dana TPP Dindikpora yang kini ditangani Kejari. Legislator meminta proses hukum diusut tuntas, termasuk dugaan aliran dana ke rekening non-ASN.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer