Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Genjot PAD, Pemkab Rembang Datangi Langsung Wajib Pajak

V
DIMAKSIMALKAN: Pasar Kreatif Lasem menjadi salah satu objek pajak yang bakal dimaksimalkan. (DOK. RADARPATI.ID)
DIMAKSIMALKAN: Pasar Kreatif Lasem menjadi salah satu objek pajak yang bakal dimaksimalkan. (DOK. RADARPATI.ID)

 


Advertisement

REMBANG, RADARPATI.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menyiapkan langkah untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Diantaranya langsung melakukan kunjungan kepada objek pajak dan memperluas layanan.

Realisasi PAD diketahui mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan dari pos PAD pada APBD 2023 belum mencapai target.

Advertisement

Dari rencana sekitar Rp 387,56 miliar hanya terealisasi sekitar Rp 342,24 miliar.

Sementara, pada tahun 2022, realisasi PAD sebesar Rp 353,94 miliar. Sehingga bisa dikatakan PAD 2023 mengalami penurunan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan, pihaknya akan melaksanakan kunjungan langsung ke objek pajak serta memperluas layanan pajak.

Advertisement

"Melakukan terobosan dan inovasi guna meningkatkan PAD melalui kunjungan langsung ke objek pajak dan memperluas layanan pajak daerah," katanya.

Langkah ini ia tempuh, sebab menurutnya diantara kendala tidak tercapainya PAD dikarenakan kurangnya kesadaran para wajib pajak dan retribusi.

"Kondisi tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah Karena kondisi keuangan daerah yang belum stabil serta kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi," imbuhnya.

Contohnya, sektor retribusi pasar yang saat ini sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur penyesuaian tarif.

Seharusnya, aturan ini sudah berlaku pada bulan Juni. Namun pedagang masih ada yang merasa keberatan.

"Apalagi yang berada di Pasar Kreatif. Sama sekali belum ada aktivitas yang menggembirakan. Sehingga ini mempengaruhi retribusi yang kita tarik," katanya.

Disisi lain, ia menyadari bahwa sejumlah sumber pendapatan akan berpotensi berkurang karena adanya perubahan kebijakan.

Seperti pada sektor KIR kendaraan yang saat ini sudah tidak bisa diambil oleh Pemkab karena adanya perubahan aturan. (vah/ali/ade)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Ketua KPK ke Grobogan, Ini Agenda yang Dilakukan

Ketua KPK ke Grobogan, Ini Agenda yang Dilakukan

GROBOGAN – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Komisaris Jenderal Polisi (Purn.) Setyo Budiyanto, mengunjungi Kabupaten Grobogan, Sabtu (20/6/2026).  Kunjungan tersebut merupakan agenda pribadi untuk berziarah

PBB Nunggak, Lima Kelurahan di Grobogan jadi Sasaran Penagihan

PBB Nunggak, Lima Kelurahan di Grobogan jadi Sasaran Penagihan

GROBOGAN – Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sektor perkotaan masih menjadi pekerjaan rumah. Penagihan pun dilakukan lebih intensif dengan menyasar langsung wajib pajak yang masih memi

Hibah Rp 1,5 Miliar hanya Pondasi STAINU, PCNU Rembang Lanjutkan dengan Swadaya Masyarakat

Hibah Rp 1,5 Miliar hanya Pondasi STAINU, PCNU Rembang Lanjutkan dengan Swadaya Masyarakat

Hibah Rp1,5 miliar Pemkab Rembang kepada PCNU pada 2023 menjadi sorotan setelah SPJ dinyatakan terserap 100 persen, sementara gedung calon kampus STAINU masih tahap fondasi. PCNU menyebut dana untuk struktur gedung empat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer