Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Duhh! PAD Rembang Anjlok, Ini Langkah Pemkab dan DPRD

V
TERTIB UKUR: Pemkab Rembang sedang melakukan tera di SPBU beberapa waktu lalu. (PEMKAB REMBANG UNTUK RADAR KUDUS)
TERTIB UKUR: Pemkab Rembang sedang melakukan tera di SPBU beberapa waktu lalu. (PEMKAB REMBANG UNTUK RADAR KUDUS)

 


Advertisement



REMBANG, RADARPATI.ID - Tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian dan sorotan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang merekomendasikan agar Pemkab memberlakukan sanksi.

Sulitnya mencapai target PAD ini diakui oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Beberapa waktu lalu, ia menyampaikan, dari segi pendapatan masih ada beberapa yang belum bisa terpenuhi.

Advertisement

"Yang jelas secara global pendapatan dari pajak dan retribusi daerah lumayan minusnya," katanya.


Untuk itu pihaknya akan melakukan evaluasi terkait faktor-faktor penyebabnya. Apakah target yang terlalu tinggi atau ada faktor lain seperti pengaruh dari regulasi.

"Seperti di TPI itu. Nelayan kan tidak mau jalan karena ada pajak yang nilainya tinggi 10 persen," imbuhnya.

Advertisement


Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Rembang Puji Santoso menyampaikan, jika mencermati perolehan sektor pajak, angka capaiannya dianggap kurang memuaskan.

Sehingga, pihaknya merekomendasikan kepada Pemkab Rembang agar mengevaluasi terhadap seluruh capaian PAD tahun 2023 sebagai dasar agar tahun ini capaian bisa meningkat.


"Persoalan-persoalan yang menyebabkan capaian pajak harus dicari, diidentifikasi, dianalisa secara menyeluruh yang diantaranya belum maksimalnya pelayanan kepada wajib pajak," katanya.


Menurutnya, Pemkab perlu meningkatkan pelayanan yang maksimal dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sistem informasi yang memadai.

Agar pajak bisa tercapai dan tidak ada kebocoran di lapangan. Selain itu, penerapan sanksi juga dinilai penting agar para wajib pajak bisa taat membayar dan patuh terhadap aturan yang ada.

"Fasilitasnya juga harus dilengkapi dengan baik, agar potensi pajak bisa dimaksimalkan," imbuhnya. Ia juga merekomendasikan agar ada pemberian insentif dan penghargaan kepada pemungut pajak apabila melebihi target.


"Selain itu kita juga perlu melihat target yang dipasang oleh Pemkab apakah realistis atau tidak. Bila tidak realistis maka ini akan menjadi persoalan tersendiri, karena penerapannya di lapangan akan berbeda," ungkapnya.

Pemkab diharapkan benar-benar serius untuk memaksimalkan PAD untuk mencapai kemandirian daerah. Agar pemerintah daerah bisa melayani dan menyejahterakan masyarakat. (vah/ali)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Ratusan Warga dan Kades di Pati Desak Oknum Dewan Pengintimidasi Kades Suparjo Ditindak Tegas

Ratusan Warga dan Kades di Pati Desak Oknum Dewan Pengintimidasi Kades Suparjo Ditindak Tegas

Kades dan warga mendatangi Kantor DPRD Pati. Mereka mendesak oknum anggota DPRD yang mengintimidasi kades diusut.

Titik Lokasi Absen ASN Grobogan Diperbarui, Tak Bisa Lagi Presensi di Mobil

Titik Lokasi Absen ASN Grobogan Diperbarui, Tak Bisa Lagi Presensi di Mobil

GROBOGAN – Pemkab Grobogan memperketat aturan presensi elektronik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Titik lokasi absensi kini disesuaikan dengan unit kerja dan penempatan masing-masing pegawai. Ketentuan itu t

Atlet Selam Zahira Mecca asal Rembang Ini Kecilnya Ingin Jadi Putri Duyung

Atlet Selam Zahira Mecca asal Rembang Ini Kecilnya Ingin Jadi Putri Duyung

MENYELAM bukan aktivitas mudah. Namun, Zahira Mecca Nayla Rahman, masih tercatat sebagai siswa SMAN 3 Rembang menerjunkan diri dalam dunia selam. Pada momen Agustusan lalu bersama satu atlet dan dua pengurus sukses meng

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer