PTN Diusulkan Gratis, Komisi X DPR Dorong KIP Kuliah Dialihkan ke PTS


RADARPATI.JAWAPOS.COM – Komisi X DPR tengah memformulasikan skema pendidikan tinggi gratis yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu gagasan yang dibahas adalah mengalihkan bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk mahasiswa perguruan tinggi swasta (PTS) apabila biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) digratiskan.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, kebijakan pendidikan tinggi gratis perlu memiliki formula yang tetap memperhatikan keberlangsungan PTS.
Baca Juga: KIP Kuliah 2026 Terdampak Perubahan Desil DTSEN, Mahasiswa Bisa Ajukan Sanggah
“Namun, yang perlu dipikirkan adalah skemanya seperti apa. Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN, kemudian PTS menjadi terbengkalai. Nah, jadi harus ada skema,” jelas Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9).
Menurut Lalu, Komisi X mencoba menyusun skema agar kebijakan pendidikan tinggi gratis tidak menimbulkan ketimpangan antara PTN dan PTS.
Salah satu usulan yang dibahas adalah mengalihkan KIP Kuliah yang selama ini diberikan kepada mahasiswa PTN dan PTS.
Jika PTN nantinya digratiskan, bantuan KIP Kuliah untuk mahasiswa PTN dapat dialihkan kepada mahasiswa PTS.
“Contoh misalnya, KIP Kuliah yang hari ini diberikan untuk PTN dan PTS, ketika PTN digratiskan, maka KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN. Jadi KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja,” katanya.
PTS Juga Diusulkan Dapat Biaya Operasional
Lalu menilai skema pendidikan tinggi gratis tidak cukup hanya mengatur penyaluran KIP Kuliah. Pemerintah juga perlu memikirkan biaya operasional PTS.
Ia menyebut, meski Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak mengatur pemberian biaya operasional kepada PTS, kebijakan pendidikan gratis untuk PTN perlu diikuti dengan skema pembiayaan bagi PTS.



