RADARPATI.JAWAPOS.COM - Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Barat (Lobar) mendorong peningkatan penghasilan bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Skema alokasi tambahan penghasilan tersebut tengah diusulkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lobar, Hendra Harianto, menyatakan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan usulan tambahan penghasilan sebesar Rp250.000 per bulan.
Dengan adanya penambahan tersebut, total honorarium yang diterima pegawai PPPK Paruh Waktu akan naik dua kali lipat, dari Rp250.000 menjadi Rp500.000 per bulan.
"Komisi I sejak awal mendorong kenaikan gaji pegawai PPPK Paruh Waktu yang lulus tahun 2026. Dalam rapat Badan Anggaran, pihak Asisten Daerah sudah menyampaikan rencana tersebut," ujar Hendra, Minggu (20/9/2026).
Hendra menambahkan, penyesuaian anggaran ini ditargetkan mulai berlaku pada Oktober 2026 seiring tuntasnya pembahasan APBD Perubahan. Besaran kenaikan ini disebut telah memperhitungkan dan menyesuaikan dengan kapasitas kemampuan fiskal daerah.
Pemkab Lobar Sebut Kenaikan Belum Final
Kendati usulan tersebut bergulir di dewan, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menegaskan bahwa keputusan kenaikan belum bersifat final karena proses penyusunan APBD-P 2026 masih berjalan.
Asisten III Setda Lombok Barat, Fauzan Husniadi, mengimbau seluruh pihak menunggu hingga dokumen anggaran disahkan secara resmi. "Pembahasan APBD masih berlangsung. Nanti kalau sudah final, baru bisa kami berikan keterangan resmi," jelas Fauzan.
Senada dengan hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, Najamuddin, menyampaikan bahwa pihaknya selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis belum dipanggil untuk rapat pembahasan bersama komisi terkait.
