PATI - Beberapa yayasan di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) Pati menolak berlangsungnya makan bergiI gratis (MBG) selama ramadan.
Sebab, mereka khawatir mengganggu kegiatan puasa.
Berdasarkan data sementara yang diterima wartawan ini, setidaknya ada tiga tempat yang menolak MBG itu.
Meliputi, Yayasan Salafiah Kajen, Yayasan Pendidikan Islam Manahijul Huda Ngagel, dan Yayasan Al-Ma’ruf Hadiwijaya Margoyoso.
Ketiga yayasan tersebut melayangkan semacam surat kepada satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPGG) setempat.
Surat itu intinya menolak MBG selama ramadan.
Kepala Kemenag Pati Ahmad Syaiku menyatakan, hingga awal pekan ini belum semua madrasah mendapatkan MBG. Hanya ada beberapa yang sudah.
Lanjutnya, pihaknya juga belum menerima surat resmi dari yayasan-yayasan tersebut.
Akan tetapi hanya masukan dari beberapa tempat sebelum ramadan.
“Tapi memang sebelumnya itu memang ada semacam pendapat ya. Semacam apa itu rencana nanti kalau ramadan itu kelihatannya ini mau dikaji,” katanya.
Dari penjelasannya, ada beberapa yayasan yang tak mau menerima MBG dengan satu alasan.
Yakni, agar tak mengganggu anak-anak yang belajar berpuasa.
Ramadan ini, kata dia, anak-anak itu kan mulai dilatih berpuasa.
Alasannya itu kalau ini diberikan itu nanti akan mengganggu.
"Ada peluang ketika anak-anak itu bawa makanan dari sekolah, dari madrasah ke rumah. Itu dikhawatirkan nanti mohon maaf dimakan di jalan atau sebagainya,” jelasnya.
Di samping itu, Syaiku juga menerima pesan WhatsApp (WA) dari madrasah.
Mereka khawatir anak rawan tidak berpuasa. Karenanya mereka menolak MBG.
“Baru saja saya di WA pukul 09.58. Isinya khawatir kalau anak-anak kami tidak amanah. Justru dimakan di jalan,” ulasnya.
Karena itu, madrasah mengusulkan MBG memberikan bahan mentah ketika ramadan. Sehingga potensi tidak puasa bisa berkurang.
Dengan adanya persoalan tersebut, Syaiku mengaku telah menghubungi koordinator SPGG. Intinya, madrasah yang menolak itu bisa.
Jawabannya itu memang kalau ada alasan tertentu itu juga boleh untuk tidak menerima.
Anggaran yang digunakan penganggaran untuk di madrasah itu nanti akan dikembalikan.
"Jadi dapur itu kalau memang ada anggaran yang tersisa akan dikembalikan ke pemerintah,” tuturnya.
Syaiku menegaskan kembali alasan penolakan tersebut dikarenakan dalam rangka melatih anak puasa. Jadi tidak unsur melawan program pemerintah.
Pihaknya pastikan di Kementerian Agama dalam hal madrasah bersama-sama mendukung program pemerintah dalam hal makanan bergizi gratis ini.
"Memang untuk yang menolak itu MI (SD sederajat). Kalau di atasnya tidak menolak,” pungkasnya. (adr)
Editor : Abdul Rochim