PATI - Di balik ramainya minat menjadi perangkat desa, tersimpan kalkulasi ekonomi yang tak sederhana.
Sejumlah calon perangkat desa disebut rela mengeluarkan uang ratusan juta hingga miliaran rupiah demi mengamankan posisi di pemerintahan desa.
Motifnya beragam. Ada yang mengejar kenyamanan kerja, ada pula yang membidik keuntungan jangka panjang dari tanah bengkok.
Bagi sebagian orang, jabatan desa dipandang sebagai jalan hidup yang stabil: pekerjaan ringan, penghasilan rutin, dan risiko relatif kecil.
“Kerjanya ya begitu-begitu saja. Datang, ngopi, pulang. Tapi gaji jalan,” ujar seorang sumber yang mengetahui praktik tersebut, meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurut pengakuan pihak yang terlibat dalam pengumpulan setoran, nominal yang harus disiapkan calon perangkat desa sangat bergantung pada jabatan dan luas bengkok yang melekat pada posisi tersebut.
Semakin luas lahan bengkok, semakin tinggi harga yang harus dibayar.
Untuk jabatan paling bawah yang tidak disertai bengkok, biaya disebut berkisar Rp 250 juta hingga Rp 300 juta.
Imbalannya, perangkat hanya mengandalkan penghasilan bulanan tanpa tambahan aset.
Namun, angka itu melonjak drastis untuk posisi strategis. Secara umum, harga jabatan bisa berada di rentang Rp500 juta hingga Rp1 miliar.
Jabatan sekretaris desa (carik) disebut sebagai yang termahal, dengan banderol sekitar Rp1 miliar.
Kepala dusun berada di kisaran Rp750 juta, sementara kepala urusan dan kepala seksi sekitar Rp500 juta.
“Paling murah ya sekitar Rp300 juta. Tapi bisa sampai Rp1 miliar lebih, tergantung bengkoknya,” ungkap sumber tersebut.
Kondisi geografis juga memengaruhi nilai bengkok.
Sawah yang sering dilanda banjir otomatis menurunkan nilai ekonomi lahan, sehingga turut memengaruhi harga jabatan.
“Kalau bengkok luas tapi sering kebanjiran, ya hitungannya beda. Sawahnya kan nggak maksimal,” jelasnya.
Seorang sekretaris desa yang kini masih aktif bertugas mengakui pernah membayar Rp1 miliar untuk menduduki jabatannya.
Dari nominal tersebut, ia mendapatkan tanah bengkok sekitar 2,5 hektare.
“Hitungannya bahu. Saya dapat sekitar tiga bahu, bayar satu meter,” tuturnya.
Seluruh lahan bengkok itu kemudian disewakan, sehingga ia menerima penghasilan bersih tanpa perlu mengelola sawah secara langsung.
Ditambah gaji bulanan, pendapatan pun mengalir rutin.
“Yang nyewa orang Kudus semua. Sudah diatur,” ucapnya singkat.
Tak hanya itu, jabatan strategis juga membuka akses pada proyek-proyek desa, baik yang bersumber dari bantuan kabupaten maupun provinsi.
Mulai dari pembangunan talud, irigasi, hingga infrastruktur jalan desa.
“Biasanya dapat beberapa titik proyek. Lumayan buat tambahan. Dikerjakan swadaya,” katanya.
Gambaran ini menunjukkan bahwa di balik jabatan desa yang tampak sederhana, tersimpan perputaran uang besar dengan hitungan untung-rugi yang matang—sebuah realitas yang membuat banyak orang rela membayar mahal demi kursi di pemerintahan desa. (adr/him)
Editor : Abdul Rochim