PATI - Dugaan praktik pengaturan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar operasi tangkap tangan.
Peran koordinator kecamatan disebut sebagai “tim delapan” dalam skema pengumpulan setoran dari sejumlah desa.
Sudewo menunjuk koordinator kecamatan. Jumlahnya ada delapan yang diberikan kepada kepala desa (kades).
Tim tersebut mewakili kecamatan yang akan mengisi perangkat desa.
Diduga delapan orang tersebut ialah Kades Karangrowo, Jakenan, Suyono; Kades Angkatan Lor, Tambakromo, Sudiyono: Kades Karang, Juwana, Sisman; Kades Gadu, Gunungwungkal: Imam Solikin; Kades Tambaharjo, Pati, Sugiyono alias Yoyong; Kades Semampir, Pati, Pramono; Kades Slungkep, Kayen, Agus; dan Kades Arumanis Jaken, Sumarjiono.
"Istilahnya perwakilan lah. Penghubung desa-desa," ucap sumber yang tak ingin disebutkan namanya.
Berdasarkan informasi yang diterima wartawan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya telah bersiaga.
Mereka berada di Kabupaten Pati untuk mengendus aksi-aksi dugaan pemerasan itu.
"Sebelum tertangkap pada tanggal 19 itu KPK sudah di Pati. Infonya selama 10 hari," papar orang yang sempat membawa karung berisi uang itu.
Informasinya ada orang yang membocorkan transaksi-transaksi dibalik layar itu. Sehingga desa terakhir yang setor digrebek KPK.
"Bagaimana mungkin informasi internal bisa bocor. Ada Sengkuni itu yang menyamar," paparnya.
Memang desa di wilayah Jaken ini lokasi terakhir.
Maksudnya, pengumpulan uang dan setorannya paling akhir.
"Jaken itu yang terakhir belum setoran. Makanya biayanya naik di sana," paparnya.
Karena semua niat terselubung itu terendus KPK, pada pukul 20.00 informasinya instansi itu sudah melakukan pergerakan.
Mereka menuju desa terakhir yang akan melakukan transaksi.
"Arumanis itu yang koordinator Jaken. Rumahnya digeledah KPK. Kemudian diarahkan ke desa-desa lain termasuk Karangrowo," imbuhnya.
Setelah itu, tim pecah dua arah.
Satunya menelusuri perputaran uang di Jaken-Jakenan. Sisanya menuju Pendapa Pati.
"Tim satu mencari Kades Karangrowo sebagai pengepul untuk K1. Tim satunya lagi menuju pendapa yang di sana diduga kuat sebagai tempat pengumpulan uang," ucapnya.
Sebelumnya ada gerak-gerik Kades Karangrowo, Jakenan Suyono. Antara pukul 18.00-19.00 ia menuju luar desa menggunakan perahu (akses jalan tertutup desanya banjir, Red).
"Dia diduga kuat penghubung antara tim delapan dengan bupati," paparnya.
Informasi darinya, KPK tengah mengamankan dua karung yang berisi uang.
Hasil pemerasan itu diduga diambil dari tangan Kades Arumanis dan Kades Karangrowo.
"Informasinya ya Karangrowo yang bawa uang. Totalnya hampir Rp 3 miliar. Pokoknya tiap kecamatan itu Rp 3 mliaran," bebernya.
Setelah itu, kades-kades yang di-OTT itu diarahkan ke Polsek Sumber sekitar pukul 22.00. Mereka diperiksa di sana.
"Totalnya ada 10 orang. Termasuk calon perangkat desa," ujarnya.
Di sisi lain, KPK juga menggeledah mobil dinas bupati.
Dan mengamankan Sudewo menuju Polres Kudus.
"Dibawa tengah malam lebih dikit. Seperti tidak ada barang bukti. Soalnya masih dibawa Karangrowo," ujarnya.
Ditemui terpisah, Kades Semampir, Pati Pramono membantah tudingan kepada dirinya. Bahwasannya ia tak melakukan itu.
"Kecamatan Pati kota aman. Tidak ada. Justru saya malah senang jika dipanggil KPK biar klarifikasi dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi," imbuhnya.
Ia bahkan menuding Kades Karangrowo sebagai pelaku yang menuduh bupati.
Soalnya tim delapan yang dimaksud ialah tim yang pemenangan pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Karangrowo itu makakke bupati. Tim delapan itu bukan yang disebutkan kades-kades itu. Sebenarnya itu tim pilkada itu. Makanya KPK bingung," pungkasnya.
Berdasarkan informasi sumber lainnya, bocornya pengisian tersebut karena banyak tim kecewa yang dibentuk Sudewo. Sehingga ia menyusup dan melancarkan jebakan itu.
"Sengaja atau tak disengaja, Sudewo itu membentuk tim kecewa (korban janji politik, Red). Karena sifatnya yang arogan itu. Sulit menerima masukan," imbuhnya.
Selain itu, ada desa-desa yang ingin melangsungkan pengisian secara mandiri.
Tidak kolektif dengan koordinator semacam itu.
"Karena aturan saat ini kan pengisian sudah dikembalikan ke desa. Nah, ada desa yang ingin mandiri terus tidak boleh. Dari situ lah mereka koar-koar," tukasnya. (adr/him)
Editor : Abdul Rochim