Gerindra Pati Mengusulkan Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo, Ada Apa? Ini Kata Kadernya


PATI - Bupati Pati Sudewo tak memiliki pertahanan politis pada situasi genting dalam karir politiknya.
Melihat dari suasana pengusulan hak angket, Sudewo (yang juga politikus Partai Gerindra) bahkan bisa disebut palang pintu terakhir.
Yakni Gerindra. Partai politik di mana dia bernaung justru menjadi salah satu partai yang menyepakati diadakan hak angket.
Perwakilan dari Fraksi Gerindra Yeti Kristianti dalam rapat paripurna DPRD Pati pada Rabu (13/8) lalu menyatakan, pihaknya juga sepakat diadakannya hak angket. Hal ini agar Kota Mina Tani tetap kondusif.
"Memastikan pemerintahan transparan dan sesuai komitmen. Pati berjalan dengan kondusif. Ini untuk Pati Bumi Mina Tani ini yang selalu kami cintai," paparnya seperti tak memiliki pilihan lain.
"Partai Gerindra mengusulkan hak angket," kata Yety yang disambut dengan sorakan dan tepuk tangan.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, saat itu pun menegaskan pengajuan hak angket telah memenuhi persyaratan formal.
“Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita sepakati penjadwalan dan usulan angket. Beberapa anggota tadi juga sudah menyampaikan penjelasan,” ujarnya.
Di tengah situasi rapat dengan penuh sorakan pendemo, Ali melanjutkan, pada Rabu (13/8) telah disepakati usul hak angkat atas kebijakan bupati.
Kemudian akan dibentuk pansus. "Disepakati, bahwa akan dibentuk panitia khusus hak angket tentang kebijakan Bupati Pati," paparnya.
Beberapa fraksi pun sepakat akan hak angket. Di antaranya Fraksi Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, dan Demokrat.
"Hak angket sudah. Tadi sudah disepakati terbentuknya pansus. Ada 15 orang anggotanya. Harapannya pansus segera bekerja. Menyikapi kondisi. Mudah-mudahan segera reda," paparnya.
Ketua Fraksi Demokrat Joni Kurnianto pun mengajukan hak angket. Karena ada kegaduhan di Bumi Mina Tani.
“Karena memang melanggar sumpah sebagai bupati. Menimbulkan kegaduhan. Segera pansus hak angket. Masyarakat terpenuhi,” katanya.
Sementara dari fraksi PKS, Narso menyatakan, untuk segera dibentuk hak angket. Selain kebijakan, ada persoalan tenaga honorer.
“Kami mengusulkan hak angket untuk beberapa kebijakan Bupati Sudewo.
Terkait pengangkatan direktur RSUD. Terkait penggunaan anggaran yang kemarin tahun 2025 digeser,” kata Joni. (adr/him)



