Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gerindra Pati Mengusulkan Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo, Ada Apa? Ini Kata Kadernya

Abdul Rochim
Penulis: Abdul Rochim❯
Kader Partai Gerindra Yeti Kristianti menyatakan mengusulkan hak angket menyelidiki kebijakan Bupati Pati Sudewo, pada Rabu (13/8).
Kader Partai Gerindra Yeti Kristianti menyatakan mengusulkan hak angket menyelidiki kebijakan Bupati Pati Sudewo, pada Rabu (13/8).

PATI - Bupati Pati Sudewo tak memiliki pertahanan politis pada situasi genting dalam karir politiknya.


Advertisement

Melihat dari suasana pengusulan hak angket, Sudewo (yang juga politikus Partai Gerindra) bahkan bisa disebut palang pintu terakhir.

Yakni Gerindra. Partai politik di mana dia bernaung justru menjadi salah satu partai yang menyepakati diadakan hak angket.

Perwakilan dari Fraksi Gerindra Yeti Kristianti dalam rapat paripurna DPRD Pati pada Rabu (13/8) lalu menyatakan, pihaknya juga sepakat diadakannya hak angket. Hal ini agar Kota Mina Tani tetap kondusif.

Advertisement

"Memastikan pemerintahan transparan dan sesuai komitmen. Pati berjalan dengan kondusif. Ini untuk Pati Bumi Mina Tani ini yang selalu kami cintai," paparnya seperti tak memiliki pilihan lain.

"Partai Gerindra mengusulkan hak angket," kata Yety yang disambut dengan sorakan dan tepuk tangan.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, saat itu pun menegaskan pengajuan hak angket telah memenuhi persyaratan formal.

Advertisement

“Ini rapat dengan momen yang sangat penting. Keputusan diambil sesuai tahapan yang berlaku. Kita sepakati penjadwalan dan usulan angket. Beberapa anggota tadi juga sudah menyampaikan penjelasan,” ujarnya.

Di tengah situasi rapat dengan penuh sorakan pendemo, Ali melanjutkan, pada Rabu (13/8) telah disepakati usul hak angkat atas kebijakan bupati.

Kemudian akan dibentuk pansus. "Disepakati, bahwa akan dibentuk panitia khusus hak angket tentang kebijakan Bupati Pati," paparnya.

Beberapa fraksi pun sepakat akan hak angket. Di antaranya Fraksi Gerindra, PKS, PDIP, Golkar, dan Demokrat.

"Hak angket sudah. Tadi sudah disepakati terbentuknya pansus. Ada 15 orang anggotanya. Harapannya pansus segera bekerja. Menyikapi kondisi. Mudah-mudahan segera reda," paparnya.

Ketua Fraksi Demokrat Joni Kurnianto pun mengajukan hak angket. Karena ada kegaduhan di Bumi Mina Tani.

“Karena memang melanggar sumpah sebagai bupati. Menimbulkan kegaduhan. Segera pansus hak angket. Masyarakat terpenuhi,” katanya.

Sementara dari fraksi PKS, Narso menyatakan, untuk segera dibentuk hak angket. Selain kebijakan, ada persoalan tenaga honorer.

“Kami mengusulkan hak angket untuk beberapa kebijakan Bupati Sudewo.

Terkait pengangkatan direktur RSUD. Terkait penggunaan anggaran yang kemarin tahun 2025 digeser,” kata Joni. (adr/him)

 

Advertisement

Artikel Terkait

Meninggal Mendadak! Kades Sukoharjo di Pati Usai Mediasi Warganya, Ini Kronologinya

Meninggal Mendadak! Kades Sukoharjo di Pati Usai Mediasi Warganya, Ini Kronologinya

Kades Sukoharjo, Wedarijaksa, Suparjo meninggal setelah terlibat cekcok saat mediasi persoalan utang warga. Keluarga menyoroti dugaan intimidasi dan masih mempertimbangkan langkah hukum atas peristiwa tersebut.

DPRD Pati Awasi Seleksi Sekda Definitif, Empat Pejabat Lolos Administrasi

DPRD Pati Awasi Seleksi Sekda Definitif, Empat Pejabat Lolos Administrasi

Empat pejabat lolos seleksi administrasi calon Sekda definitif Pati dan menjalani uji kompetensi pada 12-13 November 2026. DPRD Pati meminta seluruh tahapan berlangsung transparan dan akuntabel.

PKB Pati Gelar Musran Dapil IV, Panaskan Mesin Pileg 2029

PKB Pati Gelar Musran Dapil IV, Panaskan Mesin Pileg 2029

PKB Pati menggelar Musran DPRt Dapil IV menyongsong persiapan Pemilu 2029 dimana targetnya adalah memperoleh 2 kursi DPRD Pati.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer