Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Sebut Pati Darurat Pungli, Ini Faktornya

Abdul Rochim
Penulis: Abdul Rochim❯


Advertisement

PATI – Dugaan maraknya pungutan liar (pungli) di sejumlah sekolah dasar (SD) dan menengah (SMP) di Kabupaten Pati memicu keprihatinan DPRD.

Ketua Komisi D DPRD Pati Teguh Bandang Waluyo menilai praktik pungli ini, kian menjamur dan seolah tidak mendapat pengawasan dari pemerintah daerah.

Menurut Bandang, sekolah negeri di tingkat dasar dan menengah sebenarnya sudah mendapat alokasi dana rutin melalui bantuan operasional sekolah (BOS), yang semestinya cukup untuk menutupi kebutuhan operasional dasar.

Advertisement

”Kami prihatin. Ini menyangkut hak anak-anak untuk memeroleh pendidikan tanpa beban tambahan. Untuk itu, Komisi D telah membentuk tim khusus untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ujarnya kemarin.

Sebagai langkah awal, Komisi D akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pati untuk meminta penjelasan resmi mengenai berbagai dugaan pungutan yang terjadi di sekolah-sekolah.

”Kami ingin tahu dasar hukumnya. Jika pungutan dilakukan tanpa regulasi yang jelas, maka harus dihentikan. Kami akan undang kepala dinas untuk klarifikasi,” tegasnya.

Advertisement

Ia menyebut, semua bentuk pungutan yang dibungkus dengan istilah komite sekolah, paguyuban, iuran, atau gotong royong tetap wajib memiliki landasan hukum.

Jika tidak, aparat penegak hukum (APH) harus turun tangan.

”Kalau tidak berdasar hukum, meskipun dibungkus dalam istilah berbeda, tetap saja itu pungli. Terlebih jika ada unsur pemaksaan, maka jelas melanggar aturan,” jelasnya.

Ia bahkan menyebut, kondisi yang terjadi saat ini sebagai ”darurat pungli”. Mengingat banyaknya laporan dari masyarakat yang masuk ke Komisi D.

Jumlah dan kasus laporan dari masyarakat sangat mengkhawatirkan.

"Ada pungutan untuk seragam, buku, ekstrakurikuler, bahkan gedung. Padahal seharusnya dana BOS mencukupi,” jelasnya.

Untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, Komisi D berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah.

”Kami (DPRD Pati, Red) tidak akan diam saja. Ini soal keadilan dalam pendidikan. Kalau memang ini darurat pungli, maka harus ditindak tegas.

Kami akan turun langsung ke lapangan dalam waktu dekat,” tandas Bandang. (adr/lin)

Advertisement

Artikel Terkait

KKG Kelas Dawe dan MPD UMK Kudus Gelar Pelatihan "7 Jurus BK Hebat", Tingkatkan Kompetensi Guru SD Layani Bimbingan Konseling

KKG Kelas Dawe dan MPD UMK Kudus Gelar Pelatihan "7 Jurus BK Hebat", Tingkatkan Kompetensi Guru SD Layani Bimbingan Konseling

KUDUS – Sebanyak perwakilan guru dari 59 Sekolah Dasar (SD) se-Kecamatan Dawe mengikuti Pelatihan 7 Jurus BK Hebat yang diselenggarakan Kelompok Kerja Guru (KKG) Guru Kelas Korwilcam Dawe bekerja sama dengan Program Stud

SD 1 Temengeng Blora Tak Dapat Murid Baru, Satu Pendaftar Cabut karena Tak Punya Teman

SD 1 Temengeng Blora Tak Dapat Murid Baru, Satu Pendaftar Cabut karena Tak Punya Teman

SDN 1 Temengeng Blora tidak mendapatkan murid baru pada tahun ajaran 2026/2027. Satu-satunya pendaftar pindah sekolah karena tidak memiliki teman sekelas.

Meninggal Mendadak! Kades Sukoharjo di Pati Usai Mediasi Warganya, Ini Kronologinya

Meninggal Mendadak! Kades Sukoharjo di Pati Usai Mediasi Warganya, Ini Kronologinya

Kades Sukoharjo, Wedarijaksa, Suparjo meninggal setelah terlibat cekcok saat mediasi persoalan utang warga. Keluarga menyoroti dugaan intimidasi dan masih mempertimbangkan langkah hukum atas peristiwa tersebut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer