Dianggap Memberatkan, Kenaikan PBB Sebesar 250 Persen Perlu Dikaji

PATI - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati hingga 250 persen menuai reaksi beragam dari masyarakat.
Menanggapi hal ini, Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Pati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk memberikan penjelasan terbuka dan mengkaji terkait kebijakan tersebut.
Sikap resmi IKA PMII Pati disampaikan dalam Surat Pernyataan Nomor 05/PM.IKA.PMII/V/2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Ahmad Jukari dan Sekretaris Sutrisno.
Dalam pernyataannya, Ahmad Jukari menjelaskan pihaknya telah melakukan kajian awal atas kebijakan ini.
Kajian melibatkan 32 anggota IKA PMII dari berbagai latar belakang, seperti advokat, akademisi, praktisi media, dan perangkat desa. Diskusi intensif tersebut digelar sehari sebelumnya.
“Hasil diskusi menyepakati pembentukan Tim Perumus yang bertugas melakukan kajian lebih dalam terhadap kebijakan ini, terutama dari sisi hukum dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance),” ujar Jukari dalam suratnya.
IKA PMII Pati juga meminta Pemkab Pati untuk turut melakukan kajian menyeluruh atas kebijakan kenaikan PBB, guna memastikan bahwa proses pengambilan keputusan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.
Asas-asas yang dimaksud mencakup kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, pelayanan yang baik, ketertiban penyelenggaraan negara, akuntabilitas, proporsionalitas, profesionalitas, dan keadilan.
IKA PMII Pati juga mendesak Pemkab untuk membuka proses pembentukan kebijakan tersebut kepada publik.
Termasuk menjelaskan secara rinci alasan mendesak yang melatarbelakangi kenaikan PBB secara drastis.
“Perlu dijelaskan, apakah kebijakan ini sudah melalui proses yang melibatkan publik, seperti Musrenbang, atau belum?” tanya Jukari.
Pihaknya khawatir jika dana dari kenaikan PBB justru dialokasikan untuk program-program yang tidak menyentuh kepentingan mendesak masyarakat.
“Jangan sampai kebutuhan anggaran itu digunakan untuk hal-hal yang tidak relevan dengan kepentingan rakyat banyak,” tegasnya.
Selain itu, IKA PMII Pati juga mempertanyakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor lain di luar PBB.
Mereka menilai penting untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber PAD lain telah dimaksimalkan sebelum akhirnya membebani masyarakat lewat kenaikan pajak.
“Apakah PAD di luar sektor PBB sudah digali secara maksimal? Ini penting untuk dikaji, karena dampak kenaikan PBB sangat luas bagi masyarakat,” pungkas Jukari. (adr/him/amr)



