
PATI, RadarPati.ID – Komisi B DPRD Pati merespons audiensi sengketa lahan antara warga Desa Pundenrejo dan PT LPI.
Mereka akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati.
Muslihan menjelaskan, PT LPI telah memberikan penjelasan terkait data perizinan lahan.
Namun, diketahui bahwa masa aktif Hak Guna Bangunan (HGB) PT LPI telah berakhir, dan saat ini perusahaan tengah mengajukan perpanjangan izin.
“Germapun menuntut hak atas lahan yang mereka klaim sebagai warisan dari nenek moyang. Kelompok tani yang tergabung di Germapun menganggap lahan tersebut merupakan hak para petani,” ujar Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan.
Muslihan menegaskan bahwa Komisi B akan menindaklanjuti persoalan ini.
Namun, keputusan belum bisa diambil karena memerlukan pengkajian mendalam terhadap status tanah di Pundenrejo.
“Kami tidak bisa langsung memutuskan atau menghakimi. Ada pihak-pihak terkait yang harus diundang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PPATK.
Kami akan memfasilitasi agar regulasi yang ada bisa dirapatkan kembali sehingga masalah ini dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan,” jelas Muslihan.
Sebelumnya, salah satu warga Pundenrejo, Suryanto, menjelaskan bahwa tanah seluas 7,3 hektare yang menjadi sengketa ini telah digarap oleh petani setempat sejak tahun 1950.
Dirinya, yang kini berusia lebih dari 60 tahun, juga mengelola tanah tersebut hingga 2020.
Pada tahun 2021, warga berhenti menggarap tanah tersebut setelah PT LPI mulai merusak tanaman seperti pisang, dengan alasan bahwa izin HGB yang diterbitkan pada 2021 memberi mereka hak atas lahan tersebut.
“Setelah warga berhenti, PT LPI merusak tanaman yang ada,” ungkap Suryanto.
Teguh Hindrawan, perwakilan PT LPI, menyebut bahwa perusahaannya mulai beroperasi di Pati pada tahun 2000 setelah mengakuisisi lahan dan pabrik gula yang saat itu tidak aktif.
“Kami masuk melalui akuisisi, dan pabrik gula yang ada memang sedang tidak beroperasi,” kata Teguh dalam rapat di gedung DPRD Pati.
Saat ini, Komisi B DPRD Pati berupaya menyelesaikan sengketa ini melalui mekanisme yang adil dan melibatkan semua pihak terkait. (adr/him)




