Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Pati Panggil BPN Usut Sengeketa Lahan, Begini Keterangannya

Abdul Rochim
Penulis: Abdul Rochim❯

 

DUDUK: Petani Pundenrejo mendatangi Kantor DPRD Pati belum lama ini. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR PATI)
DUDUK: Petani Pundenrejo mendatangi Kantor DPRD Pati belum lama ini. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR PATI)

PATI, RadarPati.ID – Komisi B DPRD Pati merespons audiensi sengketa lahan antara warga Desa Pundenrejo dan PT LPI.


Advertisement

Mereka akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati.

Muslihan menjelaskan, PT LPI telah memberikan penjelasan terkait data perizinan lahan.

Namun, diketahui bahwa masa aktif Hak Guna Bangunan (HGB) PT LPI telah berakhir, dan saat ini perusahaan tengah mengajukan perpanjangan izin. 

Advertisement

“Germapun menuntut hak atas lahan yang mereka klaim sebagai warisan dari nenek moyang. Kelompok tani yang tergabung di Germapun menganggap lahan tersebut merupakan hak para petani,” ujar Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan.

Muslihan menegaskan bahwa Komisi B akan menindaklanjuti persoalan ini.

Namun, keputusan belum bisa diambil karena memerlukan pengkajian mendalam terhadap status tanah di Pundenrejo. 

Advertisement

“Kami tidak bisa langsung memutuskan atau menghakimi. Ada pihak-pihak terkait yang harus diundang, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PPATK.

Kami akan memfasilitasi agar regulasi yang ada bisa dirapatkan kembali sehingga masalah ini dapat diselesaikan tanpa ada pihak yang dirugikan,” jelas Muslihan. 

Sebelumnya, salah satu warga Pundenrejo, Suryanto, menjelaskan bahwa tanah seluas 7,3 hektare yang menjadi sengketa ini telah digarap oleh petani setempat sejak tahun 1950.

Dirinya, yang kini berusia lebih dari 60 tahun, juga mengelola tanah tersebut hingga 2020. 

Pada tahun 2021, warga berhenti menggarap tanah tersebut setelah PT LPI mulai merusak tanaman seperti pisang, dengan alasan bahwa izin HGB yang diterbitkan pada 2021 memberi mereka hak atas lahan tersebut.

“Setelah warga berhenti, PT LPI merusak tanaman yang ada,” ungkap Suryanto. 

Teguh Hindrawan, perwakilan PT LPI, menyebut bahwa perusahaannya mulai beroperasi di Pati pada tahun 2000 setelah mengakuisisi lahan dan pabrik gula yang saat itu tidak aktif. 

“Kami masuk melalui akuisisi, dan pabrik gula yang ada memang sedang tidak beroperasi,” kata Teguh dalam rapat di gedung DPRD Pati. 

Saat ini, Komisi B DPRD Pati berupaya menyelesaikan sengketa ini melalui mekanisme yang adil dan melibatkan semua pihak terkait. (adr/him)

Advertisement

Artikel Terkait

Ratusan Warga dan Kades di Pati Desak Oknum Dewan Pengintimidasi Kades Suparjo Ditindak Tegas

Ratusan Warga dan Kades di Pati Desak Oknum Dewan Pengintimidasi Kades Suparjo Ditindak Tegas

Kades dan warga mendatangi Kantor DPRD Pati. Mereka mendesak oknum anggota DPRD yang mengintimidasi kades diusut.

Pendiri Ponpes Ndholo Kusumo Pati Dituntut 16 Tahun Penjara

Pendiri Ponpes Ndholo Kusumo Pati Dituntut 16 Tahun Penjara

Pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Ndholo Kusumo, Tlogowungu, Kabupaten Pati, Ashari, dituntut hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp100 juta dalam kasus kekerasan seksual terhadap sejumlah santriwati.

Adu Gengsi Antardesa di Bupati Cup Pati, Tiga Tim Berhasil Amankan Kemenangan

Adu Gengsi Antardesa di Bupati Cup Pati, Tiga Tim Berhasil Amankan Kemenangan

Gelaran kompetisi sepak bola Bupati Cup Pati kolaborasi dengan Liga Desa memasuki hari kedua pada Jumat (13/11).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer