Program PNPM di Pati Disorot, Pengelola Pastikan Masih Berjalan, Tak Ada Transparansi?

PATI, RadarPati.ID - Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) di Kabupaten Pati menjadi sorotan publik.
Beberapa pihak mempertanyakan transparansi dan keberlanjutan program ini.
Meskipun anggaran miliaran rupiah telah disalurkan di setiap kecamatan untuk mendukung pengembangan ekonomi kelompok perempuan.
Pengamat lingkungan Kabupaten Pati, Sukarno, menilai program ini memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan perekonomian perempuan.
Namun, ia mempertanyakan pengelolaannya yang dinilai tidak jelas.
“Anggarannya digunakan untuk program SPP guna meningkatkan ekonomi mikro. Tapi kenyataannya, banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Sukarno.
Sementara itu, Kepala Desa Kepoh, Kecamatan Wedarijaksa, Edi Sutrisno, yang juga Ketua Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), menepis tudingan bahwa program SPP melalui PNPM-MPd tidak berjalan.
Ia memastikan program ini masih berfungsi dan terus dilakukan pemantauan serta pertanggungjawaban rutin.
“Program ini sudah berjalan sejak 2011-2014 dan masih aktif. Setiap bulan ada laporan, dan tiap tahun kami juga mengadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) untuk pertanggungjawaban,” kata Edi.
Menurutnya, hingga saat ini kegiatan simpan pinjam masih bergulir, meskipun ada beberapa kasus kredit macet.
Hal itu dianggap wajar dalam pengelolaan lembaga keuangan.
“Dari nilai modal awal Rp 7 miliar di periode 2011-2014, modal tersebut bahkan mengalami peningkatan. Sebagian kelompok penerima pinjaman berhasil mengembangkan modalnya, meskipun ada yang mengalami kredit macet,” tambahnya.
Edi menjelaskan bahwa saldo terakhir dalam rekening program SPP tercatat sebesar Rp 1,5 miliar berdasarkan rapat pada Oktober 2024.
Ia juga menegaskan bahwa laporan keuangan tetap dilakukan secara rutin.
“Masalah reorganisasi mungkin menjadi salah satu penyebab adanya anggapan program tidak berjalan. Namun, kami pastikan program ini masih dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Meski demikian, Edi tidak dapat memberikan detail jumlah kredit yang macet, karena hal tersebut berada di bawah kewenangan pelaksana kegiatan.
Edi berharap masyarakat tetap mendukung keberlangsungan program SPP ini.
Ia juga mengimbau agar pihak terkait terus mengawasi dan memperbaiki sistem agar program dapat berjalan lebih efektif dan transparan, sesuai dengan tujuan awal untuk pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan. (adr/him)



