
PATI, RADARPATI.ID – Kalangan mahasiswa meminta membatalkan pengisian perangkat desa (perades).
Sebab, ada dugaan kejanggalan. Namun, pemerintah setempat belum bisa memenuhi permintaan kalangan pengunjuk rasa.
Perwakilan mahasiswa Rokib menyebutkan, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 35 Tahun 2023, yang merupakan perubahan dari Perbup Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, telah memberikan wewenang penuh kepada kepala desa dalam proses recruitment perangkat desa.
Dalam penilaian calon perangkat desa, terdapat pembagian skor, yaitu 30 persen berdasarkan pengabdian dan 70 persen melalui ujian tertulis.
Menurut Rokib, aspek pengabdian ini membuka peluang bagi kepala desa untuk melakukan penyalahgunaan wewenang.
”Karena Surat Keputusan (SK) pengabdian calon dibuat oleh kepala desa, hal ini sangat rentan disalahgunakan,” ujar Rokib.
Ia juga menyoroti bahwa kepala desa memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan panitia pencalonan perangkat desa.
Sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya transparansi dalam proses tersebut.
Selain itu, mahasiswa juga menduga bahwa panitia recruitment perangkat desa kurang independen dan rawan konflik kepentingan karena mereka dipilih oleh kepala desa.
Bahkan, pemilihan pihak ketiga yang seharusnya netral justru juga ditentukan oleh kepala desa.
Oleh karena itu, mahasiswa menuntut agar proses recruitment perangkat desa di Kabupaten Pati ditunda hingga Pilkada selesai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati, Tri Hariyama, menyatakan bahwa keputusan untuk menghentikan atau menunda seleksi perangkat desa berada di tangan kepala daerah.
Pihaknya saat ini menunggu arahan dari Pj Bupati Pati.
"Mahasiswa meminta agar proses pengisian perangkat desa dibatalkan. Kami serahkan hasil permintaan tersebut kepada Pak Pj terlebih dahulu," ujarnya.
Tri juga menjelaskan bahwa tanggung jawab atas lembar jawaban ujian perangkat desa berada di masing-masing desa.
Proses pengisian perangkat desa telah diserahkan kembali ke desa, sehingga teknis pelaksanaannya diatur oleh setiap desa secara mandiri.
Ia menambahkan, beberapa desa sudah melaksanakan pengisian perangkat dengan metode yang beragam.
"Ada yang mengadakan secara mandiri, ada yang tes di Yogyakarta, dan ada yang di Universitas Indonesia (UI). Jadi, kewenangannya ada pada desa. Kami dari pemerintah hanya memfasilitasi, misalnya dalam hal perizinan," jelasnya.
Ketika ditanya soal penghentian seleksi perades, Pj Bupati Pati Sujarwanto Dwiatmoko belum memberikan jawaban mengenai itu.
Namun, persoalan tersebut akan menjadi masukan pihaknya.
”Menjadi perhatian dan masukan dalam fasilitasi pengisian perangkat desa,” ujarnya. (adr/ali/ar/izza)



