Kuasa Hukum Klaim Cabup Kudus Samani Tak Melanggar, Begini Argumentasinya

KUDUS, RadarPati.ID – Tim hukum pasangan calon (paslon) 01 Sam’ani-Bellinda, menggelar klarifikasi kemarin.
Klarifikasi ini menanggapi laporan pelanggaran kampanye oleh tim hukum Paslon 02 (Hartopo-Mawahib) yang melaporkan ke Bawaslu Kudus Rabu (9/10).
Ketua Tim Hukum Paslon 01 Wiyono menjelaskan, laporan pelanggaran kampanye yang dimaksud tim hukum paslon 02, bahwa Paslon 01 (Sam’ani Intakoris-Bellinda Putri) telah melanggar ketentuan pelaksanaan kampanye Pilkada Kudus.
Ia menjelaskan, aspek yang dilanggar melakukan kampanye di zona terlarang yakni Alun-alun Simpang Tujuh Kudus), menggunakan sebuah expo yang didanai APBD Kabupaten Kudus sebagai kegiatan kampanye.
Saksi pelapor atas nama Agung Imam Santoso, warga Desa Prambatan Kidul, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus.
Alat bukti, posting kampanye Paslon 01 Samani Intakoris di akun Tiktok @samaniintakoris, pada 5 Oktober 2024.
Menurut analisanya, definisi kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 12 PKPU Nomor 13 Tahun 2024.
Kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program calon bupati.
"Tapi, dari hasil identifikasi kami, keberadaan Paslon 01 Sam'ani Intakoris yang berkunjung di sebuah warung angkringan di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus pada 26 September 2024 tidak termasuk kategori kampanye,” jelasnya.
Ditambahkan, Wakil Ketua Tim Hukum 01 Ahmad Trisnadi, tidak dikategorikan kampanye sebab, tidak sedang meyakinkan pemilih dan tidak sedang menawarkan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati secara kumulatif.
Ia menyebutkan, sebagai bukan kegiatan kampanye, maka kunjungan Paslon 01 di sebuah warung angkringan di Alun-alun Simpang Tujuh Kudus pada 26 September 2024 tidak masuk kategori melanggar ketentuan berkampanye dan/atau berkampanye di zona terlarang.
Kemudian, tudingan menggunakan fasilitas dan dana APBD tidak melanggar kampanye dalam bentuk penggunaan dana APBD. Ini karena kunjungan Paslon 01 (Sam’ani Intakoris-Bellinda Putri) dilakukan pada tanggal 26 September 2024, atau sehari sebelum event Muria Summer Festival UMKM dan Expo digelar.
”Kegiatan yang didanai APBD Kudus dalam rangka peringatan Hari Jadi ke 475 Kabupaten Kudus diadakan pada 27-29 September 2024. Sehingga, secara tempus delicti tidak terbukti melanggar,” jelasnya.
Kegiatan Paslon 01 (Sam'ani Intakoris-Bellinda Putri) tidak dapat dikategorikan sebagai melanggar pelaksanaan kampanye Pilkada Kudus 2024 yang difasilitasi dan didanai dari APBD Kabupaten Kudus.
Kemudian, batas waktu pelaporan atas dugaan pelanggaran kampanye oleh peserta Pemilu/Pilkada berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 Pasal 9 ayat (4) huruf c adalah 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
Sementara, peristiwa yang dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon 02 (Hartopo-Mawahib) yang mendasarkan pada bukti akun media sosial, apabila dihitung dari waktu posting 27 September 2024 ke waktu pelaporan 9 Oktober 2024 terhitung 12 hari.
”Tanggal diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran 5 Oktober 2024 yang menjadi tanggal perhitungan dimulainya peristiwa hukum oleh Paslon 02, dinilai tidak lazim dalam konteks kecepatan waktu di media sosial,” ujarnya.
Tim Hukum Paslon 01 pada akhirnya menyimpulkan, berbagai dalil di atas dan pertimbangan alat bukti, pengaduan Tim Hukum Paslon 02 dinilai belum cukup memiliki dasar hukum yang memungkinkan pihak Bawaslu menindaklanjuti pelaporan tersebut baik secara formil maupun materiil.
”Kami meminta kepada Bawaslu agar dicermati. Kami juga saat ini mengumpulkan bukti-bukti lain terkait banyaknya pelanggaran ASN yang seharusnya independent, ini justru banyak yang menggiring suara untuk kesuksesan salah satu paslon. Kami inginkan Pilkada ini berjalan damai,” jelas Tris. (san/him)


