Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program Perbaikan Rumah Tak Layak Dari Pemkab Pati Dinilai Kurang Optimal, Mengapa?

A
DIBANTU: Salah satu rumah warga di Kabupaten Pati rumahnya diperbaiki belum lama ini. ANDRE FAIDHIL FALAH/RADARPATI.ID
DIBANTU: Salah satu rumah warga di Kabupaten Pati rumahnya diperbaiki belum lama ini. ANDRE FAIDHIL FALAH/RADARPATI.ID

KOTA, RADARPATI.ID – Pemerintah masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) menangani rumah tak layak huni (RTLH) sebanyak 15 ribuan.


Advertisement

Tahun ini hanya segelintir saja yang dibangun.

Masih banyak ditemukan RTLH di Kabupaten Pati.

Sehingga pemerintah melaksanakan program perbaikan untuk membuat hunian tersebut menjadi lebih layak.

Advertisement

Meskipun program penanganan RTLH telah berjalan selama 8 tahun, masih terdapat banyak rumah di Kabupaten Pati yang belum teratasi.

Menurut data Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, tercatat sebanyak 15.605 unit rumah yang belum mendapatkan penanganan.

Kepala Disperkim Kabupaten Pati, Joko Cipto Cahyono, mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam penanganan RTLH, sehingga masih banyak rumah yang belum tersentuh.

Advertisement

Dari total 33.278 unit rumah yang menjadi target pemerintah sejak tahun 2016, saat ini masih ada belasan ribu rumah yang belum diperbaiki.

Dia menuturkan, selama ini, penanganan RTLH dari tahun 2017 hingga 2023 sudah menyentuh sebanyak 17.673 unit.

Dari angka itu, 331 unit diperbaiki menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

”Sampai saat ini, sebanyak 17.673 unit sudah tertangani, baik melalui Pembangunan Baru (PB) maupun peningkatan kualitas (PK). Jumlah rumah yang belum tertangani merupakan sisa dari data inventarisasi tahun 2016 yang mencatat 33.278 unit rumah,” jelasnya.

Ia juga menyebutkan bahwa setiap unit PB mendapat bantuan sebesar Rp 50 juta, sementara PK memperoleh bantuan sebesar Rp 17,5 juta per unit.

Sumber dana program ini berasal dari berbagai pihak, seperti Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan keuangan dari pemerintah desa, serta program Corporate Social Responsibility (CSR).

”Tahun ini, hanya 20 unit RTLH yang mendapatkan bantuan dari APBN,” tambah Joko. (adr)

Advertisement

Artikel Terkait

Menanti Kepastian Gaji PNS 2027 di Pidato Nota Keuangan Prabowo

Menanti Kepastian Gaji PNS 2027 di Pidato Nota Keuangan Prabowo

 Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato terkait RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya kepada Ketua DPR RI, besok, Jum

TKD ke Grobogan 2027 Terpangkas, Ini Pos yang Terdampak

TKD ke Grobogan 2027 Terpangkas, Ini Pos yang Terdampak

GROBOGAN – Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Grobogan untuk tahun anggaran 2027 mengalami penyusutan setelah pemerintah pusat melakukan penyesuaian alokasi

Realisasi Belanja APBD Grobogan Capai 63,78 Persen, Bupati Minta OPD Tertinggal Lakukan Percepatan

Realisasi Belanja APBD Grobogan Capai 63,78 Persen, Bupati Minta OPD Tertinggal Lakukan Percepatan

GROBOGAN- Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan dan penyerapan anggaran secara optimal menjelang penutupan Tahun Anggaran 2026. Penegasan ini disampaikannya saat mem

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer