Pemkab Pati Ajukan Formasi 1.150 CPNS, Simak Apa Saja?


PATI, RADARPATI.ID – Pemkab Pati berupaya mengentaskan tenaga honorer di wilayahnya. Setidaknya, tahun ini 1.150 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) disiapkan.
Rincian formasi masih menunggu pusat.
Secara keseluruhan pihak Pemkab Pati menyiapkan tenaga kesehatan (nakes) 200 formasi, tenaga teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) 400 kursi, tenaga teknis CPNS 50 orang, dan tenaga kependidikan 500 formasi.
”Baru izin. Jumlahnya untuk CPNS dan PPPK 1.150,” papar Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Saiful Ikmal.
Dia menambahkan, rincian tersebut baru diajukan ke pemerintah pusat. Sehingga pihaknya masih menunggu penetapannya. ”Itu masih menunggu Menteri PAN-RB. Rincian masih menunggu penetapan menpan,” katanya.
Dia menambahkan, sebelumnya pihaknya bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah mendiskusikan kebutuhan tenaga honorer di setiap instansi.
Kemudian membahas terkait perumusan anggaran mengingat pengadaan CPNS akan membebani APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) untuk menggaji pegawai baru.
Lanjut dia, prioritas utama Pemerintah Kabupaten Pati adalah penyelesaian honorer tenaga pendidik dan tenaga kesehatan untuk formasi PPPK.
Hal itu sebagaimana usul DPRD Pati yang mendorong persoalan tersebut segera diselesaikan.
”Tahun ini tetap guru dan nakes. Sebab memang sangat dibutuhkan. Juga ada formasi teknis,” tandasnya.
Pengentasan tenaga honorer ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemkab Pati.
Karenanya, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin menyatakan mendukung bagaimana mengatasi guru tenaga honorer.
Dia menambahkan, masih banyak guru honorer yang mengabdi. Tapi belum diangkat pemerintah.
”Formasi guru honorer ini ada 500-an formasi. Ini supaya sedikit-dikit menyelesaikan permasalahan. Nanti yang daftar kan ada 1.000-an,” paparnya.
Dirinya menyarankan agar eksekutif melirik Kabupaten Blora. Sebab di sana mampu mengatasi permasalahan guru honorer.
”Nanti dinas terkait bisa mengajukan. Nanti perubahan 2024 bisa dibahas biar cepat selesai. Blora itu bisa jadi seharusnya lihat di sana,” tandasnya. (adr/zen)



