
PATI, RADARPATI.ID - Ratusan kepala desa (Kades) yang berangkat ke Jakarta disinyalir ada muatan politik. Pemkab bakal memberi sanksi jika terbukti ada tumpangan kepentingan politik.
Aksi yang dilakukan ratusan kades-kades itu dalam rangka menuntut revisi UU Desa agar segera disahkan.
Di mana salah satu klausulnya berisi tuntutan perpanjangan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun dan kenaikan anggaran desa.
Ratusan kades itu disinyalir ada tumpangan politik ke salah satu calon legislatif maupun presiden. Apalagi unjuk rasa itu ketika momen politik.
Pj. Bupati Pati Henggar Budi Anggoro menyatakan, ada sanksi jika aksi kades terbukti ada tumpangan politik tertentu.
Pihaknya sudah menjaga netralitas pejabatnya melalui serangkaian aturan.
”Ada. Kalau sanksi kita serahkan ke Bawaslu,” tandasnya.
Pihaknya mengklaim sudah mengingatkan para kades itu. Hal ini supaya tak ada tumpangan politik.
”Kita sudah menyurati untuk netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga kades. Ada aturannya,” imbuhnya.
Selain itu, pejabat dibawahnya juga dilarang agar tak berswafoto dengan simbol tertentu. Misalnya, pose jarinya menunjukkan sebuah nomor.
”Kita sudah memberikan contoh saat swafoto jangan sampai menunjukkan gestur, angka, jari tangan ke arah partai politik,” imbuhnya.
”Sudah ada surat edaran dari Pemkab ke kades-kades dan juga seluruh ASN agar netral. Jadi semuanya harus netral. Bahkan saya juga sudah membuat imbauan pose-pose saat foto dengan posisi tangan harus ngepal,” lanjutnya.
Di sisi lain, Ketua Kades Indonesia Bersatu (KIB) Pandoyo mengatakan, tak ada muatan politik para pejabat desa ini. Kepentingannya hanya menyoal revisi UU Desa.
”Tak ada kepentingan politik tertentu. Ini murni memperjuangkan hak teman-teman,” paparnya.
Meski begitu, muatan politik ini sudah tak rahasia umum lagi. Apalagi ada tekanan salah satu calon tertentu kepada para kades.
Hal itu sebelumnya diungkapkan oleh, Kades Langse, Margorejo Amrudin. Ada tekanan ke kepala desa (kades) agar mendukung salah satu paslon tertentu.
”Ya Ngga netral, ada arahan. Sudah rahasia umum. Kami ditekan menangkan A dan B (paslon, Red) itu biasa,” tuturnya.
Bagi dia, pemerintah ini tak netral. Baik di tingkat pusat maupun bawah.
”Ini kan biasa, lagipula saya orang pemerintahan. Pemerintah kita tak netral pusat sampai bawah. Ya ngga netral, ada arahan. Sudah bukan rahasia umum,” bebernya. (adr/him)




