Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Oknum Perangkat Desa Diduga Korupsi Dana Desa Dinonaktifkan

AAbdul Rochim
DIMEDIASI: Pemdes, BPD, dan Masyarakat berkumpul di balai desa setempat belum lama ini.
DIMEDIASI: Pemdes, BPD, dan Masyarakat berkumpul di balai desa setempat belum lama ini.

PATI, RADARPATI.ID - Perangkat desa (Perades) di Desa Langse, Margorejo, tersangkut dugaan korupsi dana di desanya.


Advertisement

Perangkat itu diduga korupsi senilai Rp 355 juta.

Masyarakat menuntut agar dipecat. Meski begitu, pemecatan itu tak bisa begitu saja dilakukan, semua ada aturannya.

Aturan yang dimaksud itu ialah pertama tak melakukan absensi selama beberapa bulan berturut-turut.

Advertisement

Kemudian terjerat kasus hukum setelah terbukti dalam persidangan.

Karena belum bisa dipecat, pihak desa menonaktifkan oknum perangkatnya itu. Hingga ada kepastian hukum yang berlaku.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati proses penonaktifan itu tak dipermasalahkan. Sementara itu, untuk pemecatan harus sesuai regulasi.

Advertisement

”Itu kewenangan desa. Kami hanya membina agar sesuai regulasi yang ada. Jadi tak. Harus serta-merta dipecat,” terang Kepala Dispermades Pati Tri Hariyama.

Di sisi lain, dugaan korupsi itu belum tentu benar. Maksudnya belum ada ketetapan hukum yang pasti.

”Prosesnya sedang berjalan. Saya harap desa ini tetap menunggu proses sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.

Pada audiensi warga beberapa waktu lalu, perangkat yang dimaksud itu diduga melakukan korupsi senilai Rp 355 juta. Itu meliputi dana desa, pendapatan asli desa, dan uang TPQ.

Nilai Rp 355 juta itu di antaranya diambil dari operasional kades Rp1 juta, uang ambulan Rp 14 juta, dana hibah ketahanan pangan Rp 142 juta, dan infaq TPQ Rp 10 juta.

Disisi lain, berdasarkan keterangan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati, beberapa saksi telah dipanggil. Sementara ini masih proses pendalaman pihaknya.

Kasi Pidsus pada Kejari Pati Erwin Ardiyanto mengatakan, pihaknya tak bisa secara gamblang menjelaskan atas perkara tersebut. Karena ada beberapa resiko ketika nanti diekspos.

”Intinya memang benar ada laporan. Karena ini masih proses, itu tak boleh diungkapkan,” katanya.

Dia menjelaskan, persoalan tersebut pihaknya akan bertanya kepada Inspektorat setempat. Itu menyangkut audit dan temuan atas dana di desa tersebut.

”Mau kita tangani. Lagi kita telah ini. Kita tanyakan Inspektorat, apakah sudah audit apa belum. Itu kan ada beberapa temuan,” imbuhnya. (adr/ali)

MERAKYAT: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo beserta jajaran berfoto bersama penerima bantuan di acara Launching Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan 2024 di Torbang, Batuan, Kamis (1/2).
MERAKYAT: Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo beserta jajaran berfoto bersama penerima bantuan di acara Launching Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan 2024 di Torbang, Batuan, Kamis (1/2).

Photo
Photo

Photo
Photo

Advertisement

Artikel Terkait

Tiga Desa di Grobogan Belum Cairkan Dana Desa Tahap Dua, Ini Penyebabnya

Tiga Desa di Grobogan Belum Cairkan Dana Desa Tahap Dua, Ini Penyebabnya

GROBOGAN – Penyaluran Dana Desa (DD) di Kabupaten Grobogan hampir seluruhnya berjalan.  Dari total 273 desa, tinggal tiga desa yang hingga kini belum dapat mencairkan Dana Desa tahap berikutnya. Ketiga desa tersebut ya

Kejari Grobogan Geledah Kantor Desa dan Rumah Kades Tlogomulyo Gubug

Kejari Grobogan Geledah Kantor Desa dan Rumah Kades Tlogomulyo Gubug

GROBOGAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Grobogan menggeledah Kantor Kepala Desa dan rumah Kepala Desa Tlogomulyo, Kecamatan Gubug, Selasa (7/7).

Ratusan Warga dan Kades di Pati Desak Oknum Dewan Pengintimidasi Kades Suparjo Ditindak Tegas

Ratusan Warga dan Kades di Pati Desak Oknum Dewan Pengintimidasi Kades Suparjo Ditindak Tegas

Kades dan warga mendatangi Kantor DPRD Pati. Mereka mendesak oknum anggota DPRD yang mengintimidasi kades diusut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer