Profil Subhan Palal, Advokat yang Gugat Suket Pendidikan Gibran hingga Dikabulkan MA
RADARPATI.JAWAPOS.COM - Nama Muhammad Subhan Palal menjadi perhatian publik setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukannya terkait keabsahan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Putusan kasasi bernomor 742 K/TUN/2026 tersebut dibacakan pada Jumat (30/10/2026), sekaligus membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan Subhan.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan suket penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran tidak sah secara hukum dan memerintahkan penyelesaian perkara sesuai petitum penggugat.
Putusan tersebut dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto, setelah permohonan kasasi diterima MA pada 23 September 2026.
Perkara ini bermula dari gugatan Subhan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang mempersoalkan dokumen penyetaraan pendidikan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024.
Dalam gugatannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan suket tersebut tidak sah sekaligus memerintahkan penarikan dokumen dari pihak yang menguasainya, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen.
Subhan sendiri merupakan advokat yang memiliki nama lengkap H. Muhammad Subhan Palal, S.H., M.H., sekaligus pendiri firma hukum Law Firm H.M. Subhan Palal & Rekan di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Pria tersebut merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dengan gelar sarjana dan magister hukum, serta pernah berkarier di kantor hukum Pan Putra & Rekan selama periode 2008–2018.
Pengalamannya sebagai praktisi hukum mencakup penanganan perkara perdata, pidana, sengketa tata usaha negara, hingga persoalan kebijakan publik.
Sebelum menggugat suket pendidikan Gibran melalui jalur PTUN, Subhan juga pernah mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum terhadap Gibran dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Melalui perkara bernomor 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dia mempersoalkan kelengkapan persyaratan pendidikan Gibran dan menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp125 triliun untuk kas negara.
Namun, perkara tersebut tidak berlanjut karena pengadilan menyatakan persoalan yang diajukan bukan menjadi kewenangan peradilan umum untuk mengadilinya.
Rekam jejak gugatan Subhan juga pernah menyentuh persoalan kewarganegaraan dengan mengajukan uji materi Pasal 2 Undang-Undang Kewarganegaraan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam permohonan tersebut, dia turut menyinggung nama Anies Baswedan dan mempersoalkan kejelasan status kewarganegaraan sebagai salah satu persyaratan untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Subhan berpendapat seseorang yang mengisi jabatan pemerintahan harus memiliki status sebagai warga negara Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Meski demikian, upaya pengujian undang-undang tersebut tidak membuahkan hasil setelah MK melalui putusan tertanggal 14 Mei 2025 menyatakan permohonannya tidak dapat diterima.
Kini, Subhan kembali menjadi sorotan setelah kasasi terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dikabulkan MA, sehingga perjalanan panjang gugatan tersebut memasuki babak baru. (*)
