Upah Minimum 2027 Bakal Naik, Gaji Karyawan Bisa Tambah Rp544 Ribu?
RADARPATI.JAWAPOS.COM - Usulan kenaikan upah minimum pada 2027 sebesar 7,5–9,5 persen berpotensi menambah penghasilan pekerja dengan nominal berbeda di setiap daerah.
Berdasarkan simulasi menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026, tambahan terbesar terdapat di DKI Jakarta, yakni sekitar Rp429 ribu hingga Rp544 ribu per bulan.
Sementara itu, pekerja di Kalimantan Barat berpotensi memperoleh tambahan sekitar Rp229 ribu hingga Rp290 ribu per bulan. Perbedaan nominal tersebut dipengaruhi besaran UMP yang menjadi dasar perhitungan.
Usulan kenaikan itu disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal. Rentang kenaikan 7,5–9,5 persen disebut mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi masing-masing daerah.
Simulasi Kenaikan UMP 2027
Berikut perkiraan tambahan upah berdasarkan UMP 2026 jika kenaikan sebesar 7,5 persen atau 9,5 persen diterapkan.
| Provinsi | UMP 2026 | Tambahan 7,5% | Tambahan 9,5% |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.729.876 | Rp429.741 | Rp544.338 |
| Jawa Barat | Rp2.317.601 | Rp173.820 | Rp220.172 |
| Banten | Rp3.100.881 | Rp232.566 | Rp294.584 |
| Jawa Tengah | Rp2.327.386 | Rp174.554 | Rp221.102 |
| Jawa Timur | Rp2.446.880 | Rp183.516 | Rp232.454 |
| Kalimantan Barat | Rp3.054.552 | Rp229.091 | Rp290.182 |
Perhitungan merupakan simulasi berdasarkan UMP 2026, bukan angka resmi kenaikan upah minimum 2027.
Besarnya tambahan di Jakarta dipengaruhi oleh nilai UMP awal yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain dalam tabel. Sebaliknya, pekerja di Jawa Barat dan Jawa Tengah berpotensi mendapat tambahan nominal lebih rendah karena UMP kedua provinsi tersebut berada di kisaran Rp2,3 juta.
Meski demikian, simulasi berbasis UMP belum tentu menggambarkan upah minimum yang berlaku bagi seluruh pekerja. Sejumlah kabupaten dan kota memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tersendiri, sehingga perhitungannya dapat berbeda.
Kenaikan Belum Ditetapkan Pemerintah
Usulan kenaikan 7,5–9,5 persen tersebut masih perlu melalui proses penetapan sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku. Besaran akhir juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketentuan untuk masing-masing daerah.
Karena itu, angka dalam simulasi belum dapat dijadikan patokan resmi penghasilan pekerja pada 2027. Nominal yang berlaku nantinya akan mengikuti keputusan pemerintah mengenai UMP maupun UMK di wilayah masing-masing.
