RADARPATI.JAWAPOS.COM - Langkah penataan stabilitas fiskal daerah serta penyelesaian pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi agenda prioritas nasional dalam transisi kepemimpinan Kementerian Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara pada Senin (14/9/2026).
Pemerintah pusat menyelaraskan solusi jangka pendek untuk mengamankan arus kas pemda, sekaligus merancang pengalihan beban penggajian PPPK secara bertahap ke APBN pusat.
Tiga Langkah Taktis Kemendagri Penanganan Anggaran Daerah
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memaparkan tiga skema utama untuk menyokong kemampuan keuangan pemerintah daerah (pemda) dalam memenuhi hak-hak pegawai:
Efisiensi Anggaran Operasional: Pemda diwajibkan memangkas belanja non-prioritas, seperti biaya perjalanan dinas, rapat luar kantor, serta belanja makanan dan minuman.
Percepatan Pencairan Dana Bagi Hasil (DBH): Pemerintah pusat mempercepat penyaluran sisa atau kurang bayar DBH hak pemda agar diprioritaskan untuk belanja pegawai.
Injeksi Tambahan Dana Alokasi Umum (DAU): Pemerintah pusat menyalurkan tambahan DAU apabila pemda telah memaksimalkan efisiensi dan penerimaan DBH namun tetap mengalami defisit anggaran belanja pegawai.
Pengalihan Gaji PPPK ke APBN Pusat Beranggaran Rp31,1 Triliun
Sebagai solusi fundamental mulai Januari 2027, Kementerian Keuangan mengalihkan skema penggajian PPPK dari APBD ke anggaran pusat:
Alokasi Anggaran: Pemerintah pusat menyiapkan dana sebesar Rp31,1 triliun.
Perubahan Status Kepegawaian: Seluruh PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu dengan gaji yang ditanggung penuh oleh APBN.
Tahapan Eksekusi: Program alih wewenang ini dilaksanakan secara bertahap selama tiga tahun untuk merelaksasi beban fiskal daerah.
