RADARPATI.JAWAPOS.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memberikan sinyal kuat terkait adanya rencana kenaikan gaji para guru pada anggaran tahun 2027.
Setelah pemerintah merealisasikan penyesuaian gaji hakim serta peningkatan remunerasi di berbagai kementerian dan lembaga, Said menegaskan bahwa kini saatnya negara menempatkan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai prioritas utama kebijakan fiskal.
"Kami sudah sejak di pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) berbicara dengan pemerintah. Kalau gaji hakim kita sudah naik, kemudian remunerasi di berbagai kementerian sudah naik, sudah waktunya nasib para pahlawan tanpa tanda jasa ini betul-betul menjadi concern kita bersama untuk 2027 bisa naik," tegas Said dalam tayangan Live Event Metro TV, Jumat (14/8/2026).
Postur Belanja RAPBN 2027 dan Arah Kebijakan Fiskal
Dalam keterangannya, Said mengungkapkan bahwa Banggar DPR memproyeksikan alokasi belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 bakal menyentuh angka fantastis, yakni di kisaran Rp4.000 triliun hingga Rp4.015 triliun.
Arah kebijakan fiskal untuk tahun mendatang dipastikan akan difokuskan pada tiga pilar utama:
Penguatan fondasi pertumbuhan ekonomi nasional.
Pelaksanaan reformasi skema subsidi agar lebih tepat sasaran.
Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup para guru di seluruh Indonesia.
Asumsi Makro dan Tantangan Penerimaan Pajak
DPR dan pemerintah mematok asumsi pertumbuhan ekonomi 2027 secara realistis di rentang 5,8 persen hingga 6 persen. Sementara itu, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diproyeksikan berada pada level Rp17.500 per dolar AS.
Dari sisi penerimaan negara, target pendapatan dari sektor perpajakan dipatok mencapai kurang lebih Rp3.340 triliun. Dengan porsi belanja yang melebihi pendapatan, pemerintah harus menutup celah defisit anggaran yang diperkirakan menyentuh Rp669 triliun.
"Tantangan terbesar kita adalah memastikan penerimaan perpajakan dapat mencapai target tersebut agar postur anggaran tetap sehat dan terkendali," ujar Said.
Makan Bergizi Gratis Serap Rp186 Triliun Dana Pendidikan
Selain pemenuhan ganjaran bagi guru, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan menjadi salah satu lokomotif utama belanja negara dengan menyerap alokasi anggaran pendidikan sebesar kurang lebih Rp186 triliun.
Guna memastikan efektivitas program, Said mendorong pemerintah untuk memangkas alur birokrasi dan menyederhanakan tata kelola operasional MBG secara profesional.
