Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2026 Dibuka 18 Agustus, Cek Formasi dan Jadwal Lengkap


JAKARTA, RADARPATI.JAWAPOS.COM – Sekolah kedinasan kembali menjadi salah satu pilihan bagi lulusan SMA/sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan sekaligus memperoleh peluang berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Namun, perlu dipahami bahwa tidak semua sekolah kedinasan otomatis menjamin lulusannya menjadi CPNS. Status ikatan dinas, kebutuhan formasi, serta penempatan lulusan mengikuti ketentuan masing-masing kementerian dan lembaga.
Untuk 2026, pemerintah menyiapkan 4.770 formasi sekolah kedinasan. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan 2025 yang mencapai 3.252 formasi menurut data BKN.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga telah menerbitkan PermenPANRB Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan, yang ditetapkan pada 15 Juli 2026.
Sembilan Instansi Buka Formasi
Pada seleksi Sekolah Kedinasan 2026, terdapat sembilan kementerian/lembaga yang membuka formasi, yakni:
- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) – Kementerian Dalam Negeri: 1.410 formasi.
- Sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan: 891 formasi.
- Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN – Kementerian Keuangan: 1.000 formasi.
- Politeknik Siber dan Sandi Negara (PSSN) – BSSN: 50 formasi.
- Politeknik Statistika STIS – BPS: 564 formasi.
- Politeknik Pengayoman Indonesia – Kementerian Hukum: 250 formasi.
- Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: 375 formasi.
- Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) – BMKG: 130 formasi.
- Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) – BIN: 100 formasi.
Total keseluruhan mencapai 4.770 formasi.
Pendaftaran Mulai 18 Agustus
Berdasarkan informasi jadwal yang dicantumkan dalam naskah, pendaftaran peserta didik Sekolah Kedinasan 2026 mulai dibuka 18 Agustus 2026.
Namun, portal SSCASN BKN yang saat ini dapat diakses masih menampilkan keterangan bahwa informasi seleksi Sekolah Kedinasan 2026 akan segera diumumkan dan timeline belum tersedia.
Karena itu, calon peserta sebaiknya menjadikan pengumuman resmi BKN dan instansi penyelenggara sebagai acuan utama sebelum melakukan pendaftaran.



