SIMAK! Ini Anggaran Pilkada 2024, Ada Daftar Gaji Ketua dan Anggota KPPS.

RADARPATI.ID - Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan pada Rabu, 27 November 2024, semakin dekat.
Sebagai pesta demokrasi yang melibatkan 37 provinsi di Indonesia, berbagai persiapan teknis terus dimatangkan, termasuk pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
KPPS, yang bertugas di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), menjadi garda terdepan dalam memastikan pemungutan suara berlangsung lancar dan sesuai prosedur.
Dalam pelaksanaannya, KPPS memerlukan anggaran yang mencakup honorarium, operasional, hingga logistik.
Artikel ini akan menguraikan rincian anggaran per TPS dan biaya operasional KPPS sebagai acuan penting menjelang Pilkada.
Rincian Anggaran Per TPS Pilkada 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan alokasi anggaran untuk tiap TPS. Berikut rinciannya:
1. Honor Ketua KPPS (1 orang): Rp900.000
2. Honor Anggota KPPS (6 orang): Rp850.000 per orang
3. Honor Linmas (2 orang): Rp650.000 per orang
4. Pembuatan TPS: Rp2.000.000 per TPS
5. Penggandaan Dokumen/Formulir: Rp250.000
6. Biaya Operasional KPPS: Rp500.000 per TPS
Untuk keperluan konsumsi selama proses pemungutan dan penghitungan suara, anggaran disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam DIPA satker KPU/KIP Kabupaten/Kota.
Beban Kerja KPPS di Pilkada Serentak 2024
Beban kerja KPPS pada Pilkada 2024 diprediksi lebih berat dibanding Pemilu 2024. Salah satu alasannya adalah peningkatan jumlah pemilih yang dilayani di tiap TPS, yakni hingga 600 orang, dua kali lipat dibandingkan maksimal 300 pemilih pada Pemilu 2024.
Namun, jumlah kotak suara yang harus dihitung relatif lebih sedikit, yaitu hanya dua kotak:
1. Kotak suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur
2. Kotak suara Pilkada Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota
Meski begitu, waktu penghitungan suara yang dibatasi dalam 24 jam tetap menjadi tantangan, terutama bagi KPPS yang bertugas di daerah dengan medan sulit atau jumlah pemilih tinggi.
Rincian Biaya Operasional KPPS
Biaya Operasional KPPS mencakup kebutuhan logistik, alat tulis, transportasi, hingga konsumsi. Berdasarkan alokasi Biaya Operasional (BOP) KPPS Kecamatan Larangan pada Pemilu 2024, total anggaran bersih yang diterima KPPS, setelah dikenai pajak PPh 23, mencapai Rp4.777.000. Berikut rinciannya:
1. Pembuatan TPS: Rp 2.000.000
2. Sewa Printer/Scanner: Rp 500.000
3. Kebutuhan Operasional KPPS (alat tulis, transportasi, dan storage): Rp1.000.000
4. Konsumsi KPPS: Rp 1.314.000
Rincian ini memberikan gambaran kebutuhan dasar yang harus dipenuhi KPPS untuk menjalankan tugas mereka dengan baik selama proses pemungutan suara. (ury/him)

