Tukar Guling Tanah Pura Dongkrak BPHTB Kudus, Tambah Penerimaan Rp 8 Miliar
KUDUS – Realisasi pajak daerah Kabupaten Kudus mencapai Rp 286,44 miliar hingga 30 September 2026.
Jumlah tersebut setara 83,36 persen dari target dalam APBD Perubahan 2026 sebesar Rp 343,64 miliar.
Salah satu sektor yang sudah melampaui target adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang mendapat tambahan penerimaan dari transaksi tukar guling tanah antara PT Pura dan Pemerintah Desa Jati Wetan.
Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus Djati Solechah menjelaskan, realisasi BPHTB telah mencapai Rp 59,33 miliar.
Capaian itu setara 104,33 persen dari target Rp 56,86 miliar.
“BPHTB dari pemindahan hak sudah melampaui target. Salah satu faktornya adalah tukar guling tanah antara PT Pura dengan Pemerintah Desa Jati Wetan,” ujar Djati di ruang kerjanya belum lama ini.
Dalam proses tersebut, PT Pura menyiapkan tanah pengganti untuk Pemerintah Desa Jati Wetan.
Lahan itu berasal dari tanah milik masyarakat yang terlebih dahulu dibeli perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pertukaran aset.
Total terdapat 381 bidang tanah yang disiapkan sebagai tanah pengganti.
Pembelian lahan dari masyarakat tersebut telah dibayarkan oleh perusahaan, termasuk kewajiban BPHTB yang muncul dari transaksi perolehan hak atas tanah.
“Tanah pengganti itu ada 381 bidang. Tanah milik masyarakat dibeli terlebih dahulu oleh PT Pura untuk keperluan tukar-menukar, dengan persetujuan pemerintah desa. Dari transaksi tersebut, ada tambahan penerimaan BPHTB sekitar Rp 8 miliar yang masuk ke daerah,” jelasnya.
Transaksi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap penerimaan BPHTB Kudus hingga melampaui target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2026.
Meski demikian, kinerja pajak daerah secara keseluruhan masih belum mencapai target tahunan.
PBB-P2 Tembus 92,86 Persen
Selain BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) juga mencatat realisasi relatif tinggi.
Penerimaannya mencapai Rp 51,53 miliar atau 92,86 persen dari target Rp 55,5 miliar.
Sementara itu, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak daerah.
Hingga akhir September, realisasinya tercatat Rp 81,82 miliar atau 76,46 persen dari target Rp 107,01 miliar.
PBJT meliputi sejumlah objek pajak, antara lain makanan dan minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, serta jasa kesenian dan hiburan.
Dari kelompok tersebut, penerimaan terbesar berasal dari PBJT tenaga listrik yang mencapai Rp 61,04 miliar.
Angka itu setara 74,83 persen dari target Rp 81,57 miliar.
Adapun PBJT makanan dan minuman terkumpul Rp 15,32 miliar atau 82,06 persen dari target Rp 18,68 miliar.
Penerimaan jasa perhotelan mencapai Rp 3,62 miliar atau 82,33 persen dari target Rp 4,4 miliar.
Untuk jasa parkir, realisasinya sebesar Rp 715,75 juta atau 89,47 persen dari target Rp 800 juta.
Sementara itu, jasa kesenian dan hiburan menyumbang Rp 1,11 miliar atau 71,73 persen dari target Rp 1,55 miliar.
Pajak Kendaraan Sumbang Puluhan Miliar
Jenis pajak daerah lainnya juga ikut menyokong pendapatan Kabupaten Kudus.
Pajak reklame tercatat Rp 2,91 miliar atau 78,19 persen dari target Rp 3,72 miliar. Pajak air tanah mencapai Rp 4,28 miliar atau 77,92 persen dari target Rp 5,5 miliar.
Pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) telah terkumpul Rp 143 juta atau 95,33 persen dari target Rp 150 juta.
Sebaliknya, pajak sarang burung walet masih menjadi salah satu penerimaan dengan realisasi terendah, yakni Rp 2,19 juta atau 43,85 persen dari target Rp 5 juta.
Dari sektor kendaraan bermotor, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp 55,68 miliar atau 74,95 persen dari target Rp 74,3 miliar.
Sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terkumpul Rp 30,72 miliar atau 75,72 persen dari target Rp 40,58 miliar.
Djati menyebut capaian hingga September menjadi gambaran kinerja pendapatan daerah menjelang akhir tahun anggaran.
Pemkab Kudus masih memiliki waktu untuk mengoptimalkan penerimaan dari berbagai jenis pajak yang belum memenuhi target.
“Dengan capaian tersebut, penerimaan pajak daerah Kudus masih menyisakan sekitar Rp 57,19 miliar untuk memenuhi target APBD Perubahan 2026,” imbuhnya. (dik)
