Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPMPTSP Kudus : Tak Lapor LKPM, Izin Usaha Bisa Dicabut

S
Penulis: Sekarwati❯
PERINGATAN: DPMPTS diberi pemahaman sosialisasi pengawasan laporan usaha di hotel @home. (SEKARWATI / RADAR KUDUS)
PERINGATAN: DPMPTS diberi pemahaman sosialisasi pengawasan laporan usaha di hotel @home. (SEKARWATI / RADAR KUDUS)


KUDUS, RADARPATI.ID – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus mengingatkan kepada pelaku usaha agar tertib mengirim Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).


Advertisement

Sebab, akan ada sanksi yang diberikan sampai dengan ancaman pencabutan izin usaha bila terbukti tak teratur.

Kepala DPMPTSP Harso Widodo mengatakan, sanksi diberikan apabila pelaku usaha tidak mengirim LKPM sebanyak empat periode.

Seperti, hanya mengirim nama usaha namun tidak dibuktikan adanya aktivitas usaha. Sehingga, akan ada penindakan tegas dari pemerintah daerah.

Advertisement

”Sanksi diberikan jika pelaku usaha memang terbukti tidak mengirim LKPM,” katanya kemarin.

Sebelum pemberian sanksi, lanjutnya pihaknya telah menyiapkan tim pengawasan untuk memastikan kondisi di lapangan.

Hal ini untuk mengecek permasalahan yang dialami pelaku usaha.

Advertisement

”Manakala dalam dua periode tidak mengirim LKPM, kami akan lakukan pembinaan dan cek di lapangan jika memang terjadi permasalahan usaha,” imbuhnya.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kasus.

Adapun sanksi yang dimaksud, mulai dari sanksi ringan dengan pemberian surat teguran, pemberian kesempatan mengirim LKPM, sampai dengan sanksi terberat dengan mencabut Nomor Izin Berusaha (NIB).

”Jadi kami akan cek di lapangan. Apabila terbukti nama-nama saja dan tidak ada usaha. Kami bisa mengusulkan pencabutan,” terangnya.

Meski demikian pihaknya terus membimbing pelaku usaha, dengan memberikan pendampingan LKPM agar memahami pentingnya melaporkan.

Sehingga bisa berdampak pada keberlanjutan usaha dan pembangunan daerah.

Selain itu, juga memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), supaya melakukan update data jika berganti bidang usaha.

”Tujuannya agar tidak menjadi permasalahan pelaku usaha dalam memberikan laporan,” paparnya. (wat/him)

Advertisement

Artikel Terkait

Titik Lokasi Absen ASN Grobogan Diperbarui, Tak Bisa Lagi Presensi di Mobil

Titik Lokasi Absen ASN Grobogan Diperbarui, Tak Bisa Lagi Presensi di Mobil

GROBOGAN – Pemkab Grobogan memperketat aturan presensi elektronik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Titik lokasi absensi kini disesuaikan dengan unit kerja dan penempatan masing-masing pegawai. Ketentuan itu t

Grobogan Tawarkan Limbah Jadi Energi ke Investor

Grobogan Tawarkan Limbah Jadi Energi ke Investor

GROBOGAN – Limbah pertanian di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, ditawarkan menjadi sumber energi alternatif melalui proyek pengolahan biomassa.  Upaya menarik investor untuk menggarap potensi tersebut telah dilakukan Pe

Dini Hari, Remaja 16 Tahun Tewas Tersengat Jebakan Tikus di Persawahan

Dini Hari, Remaja 16 Tahun Tewas Tersengat Jebakan Tikus di Persawahan

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 03.30 WIB di area persawahan RT 1 RW 1 Desa Wates.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer