
KUDUS, RADARPATI.ID – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kudus mengingatkan kepada pelaku usaha agar tertib mengirim Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
Sebab, akan ada sanksi yang diberikan sampai dengan ancaman pencabutan izin usaha bila terbukti tak teratur.
Kepala DPMPTSP Harso Widodo mengatakan, sanksi diberikan apabila pelaku usaha tidak mengirim LKPM sebanyak empat periode.
Seperti, hanya mengirim nama usaha namun tidak dibuktikan adanya aktivitas usaha. Sehingga, akan ada penindakan tegas dari pemerintah daerah.
”Sanksi diberikan jika pelaku usaha memang terbukti tidak mengirim LKPM,” katanya kemarin.
Sebelum pemberian sanksi, lanjutnya pihaknya telah menyiapkan tim pengawasan untuk memastikan kondisi di lapangan.
Hal ini untuk mengecek permasalahan yang dialami pelaku usaha.
”Manakala dalam dua periode tidak mengirim LKPM, kami akan lakukan pembinaan dan cek di lapangan jika memang terjadi permasalahan usaha,” imbuhnya.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kasus.
Adapun sanksi yang dimaksud, mulai dari sanksi ringan dengan pemberian surat teguran, pemberian kesempatan mengirim LKPM, sampai dengan sanksi terberat dengan mencabut Nomor Izin Berusaha (NIB).
”Jadi kami akan cek di lapangan. Apabila terbukti nama-nama saja dan tidak ada usaha. Kami bisa mengusulkan pencabutan,” terangnya.
Meski demikian pihaknya terus membimbing pelaku usaha, dengan memberikan pendampingan LKPM agar memahami pentingnya melaporkan.
Sehingga bisa berdampak pada keberlanjutan usaha dan pembangunan daerah.
Selain itu, juga memberikan pemahaman bagi pelaku usaha mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), supaya melakukan update data jika berganti bidang usaha.
”Tujuannya agar tidak menjadi permasalahan pelaku usaha dalam memberikan laporan,” paparnya. (wat/him)



