Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jabatan Kades 8 Tahun, Minimalkan Dampak Rivalitas

A
Penulis: Arika Khoiriya❯
KETERANGAN: Kepala Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe yang juga selaku perwakilan paguyuban kepala desa Kabupaten Kudus Aris Istiyanto saat ditemui kemarin.
KETERANGAN: Kepala Desa Dukuhwaringin Kecamatan Dawe yang juga selaku perwakilan paguyuban kepala desa Kabupaten Kudus Aris Istiyanto saat ditemui kemarin.

KUDUS, RADARPATI.ID – Masa jabatan kepala desa akhirnya disepakati menjadi delapan tahun, sebelumnya hanya enam tahun. Hal itu ditanggapi positif oleh pihak paguyuban kepala desa (kades) Kabupaten Kudus, karena efeknya bisa mengurangi dampak negatif Pilkades.


Advertisement

"Selain itu dapat meminimalisir rivalitas di tingkat desa, hingga program kerja atau visi misi dari kades dapat dikerjakan sepenuhnya. Karena ada waktu lebih panjang," kata Perwakilan Paguyuban Kepala Desa Kabupaten Kudus Aris Istiyanto itu.

Menurutnya, rivalitas yang terjadi setelah Pilkades itu nyata adanya, rivalitas di tingkat desa lumayan tinggi.

Bahkan bisa terasa hingga satu tahun lamanya. Apalagi desa itu scope nya kecil. Sehingga sangat terasa (rivalitasnya, Red).

Advertisement

Setelah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu disahkan, kini pihaknya tinggal menunggu revisi UU Desa baru itu untuk diundangkan, lalu berproses peraturan pemerintah (PP), Permendesa, Permendagri, kemudian Perda lalu Perbup.

"Landasan bertambahnya masa jabatan kades yang dari enam tahun menjadi delapan tahun itu berdasarkan asas yuridis, historis, dan sosiologis. Tidak hanya kades yang diperpanjang masa jabatannya melainkan juga BPD dengan maksimal dua periode," ujarnya.

Dia menjelaskan, kades yang berakhir masa jabatannya pada Februari 2024 bisa diperpanjang, serta yang masih menjabat saat ini akan mendapatkan penyesuaian masa jabatan sesuai dengan Revisi UU Nomor 6 Tahun 2014.

Advertisement

Aturan yang direvisi, kata dia, tidak hanya melulu tentang perpanjangan masa jabatan, melainkan juga adanya aturan kewenangan pembangunan desa diperluas tidak hanya untuk pelayanan dasar melalui pendidikan, kesehatan, jaminan sosial. Namun sekarang juga berlaku untuk kebutuhan primer sandang, pangan, dan papan masyarakat.

Sementara itu, Sekdes Colo Punto menyebut efek positif dengan adanya penambahan masa jabatan itu yang dinilai lebih banyak waktu dalam menyelesaikan program kerja itu tergantung pada masing-masing kepala desa dalam menjalankan visi misinya.

Menurutnya, pihak desa juga perlu menunggu peraturan yang mengiringi agar UU tersebut bisa diimplementasikan. Yakni ada PP, permendesa, permendagri, perda lalu perbup. (ark/him/ade)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer