
JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara mulai merancang pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Berkelanjutan di Karimunjawa.
Rencana tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata, mempercepat pembangunan wilayah, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dan perlindungan lingkungan.
Gagasan itu dibahas dalam rapat koordinasi di Aula Kecamatan Karimunjawa, Kamis (19/11), yang dipimpin Bupati Jepara Witiarso Utomo.
Rapat tersebut turut dihadiri Asisten II Sekda Jepara Aris Setyawan, Asisten III Florentina Budi Kurniawati, serta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Edy Marwoto.
Baca Juga: Investasi Pelabuhan Kembang Jepara Tembus Rp 1 Triliun, Konstruksi Ditargetkan Mulai 2030
Bupati yang akrab disapa Mas Wiwit itu menjelaskan, rencana pembentukan KEK merupakan tindak lanjut atas saran DPR RI agar pembangunan Karimunjawa menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat.
Menurutnya, dukungan anggaran pemerintah pusat melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) selama ini belum sebanding dengan kebutuhan pembangunan yang diusulkan Pemkab Jepara.
Pada 2025, Pemkab Jepara mengajukan anggaran IJD sebesar Rp 50 miliar, tetapi realisasinya hanya Rp 8 miliar.
Sementara pada 2026, usulan anggaran mencapai Rp 55 miliar, tetapi dana yang dikucurkan hanya sekitar Rp 700 juta.
“Karimunjawa merupakan salah satu ikon pariwisata Jawa Tengah. Hingga Oktober 2026, kunjungan wisatawannya mencapai 134 ribu orang. Potensi ini harus didorong dengan pembangunan yang lebih terarah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan ialah melalui KEK, sehingga Karimunjawa mendapat perhatian dan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Jepara juga melibatkan berbagai paguyuban dan pelaku usaha pariwisata.
Perwakilan biro perjalanan, pengelola hotel, hingga penyedia transportasi diberi kesempatan menyampaikan aspirasi serta persoalan yang dihadapi dalam pengembangan wisata Karimunjawa.
Rencana pembentukan KEK Pariwisata Berkelanjutan mendapat respons positif dari berbagai perhimpunan yang hadir.
Dukungan tersebut diharapkan menjadi dasar penyelarasan program antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun ekosistem pariwisata yang terintegrasi.
Selain menyiapkan KEK, Pemkab Jepara juga berencana menjajaki kerja sama dengan Duta Besar Seychelles, negara kepulauan di Benua Afrika yang memiliki karakteristik alam serupa dengan Karimunjawa.
Mas Wiwit menyebut, penjajakan kerja sama tersebut akan diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, terutama dalam membangun kepedulian dan kecintaan terhadap lingkungan.
Menurutnya, keindahan alam tidak cukup menjadi modal pengembangan pariwisata apabila tidak didukung kemampuan masyarakat dalam menjaga dan mengelolanya.
Seychelles dinilai dapat menjadi referensi pengembangan wisata yang mengutamakan kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan potensi alam sebagai penggerak ekonomi.
Melalui rencana pembentukan KEK dan penjajakan kerja sama internasional tersebut, Pemkab Jepara berharap Karimunjawa berkembang sebagai destinasi wisata unggulan tanpa mengabaikan perlindungan ekosistem. (*)




