Pemkab Jepara Buka Aduan Hak Pekerja PT Samwon, Aset Pabrik Ditawarkan dengan Harga Segini
JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara membuka layanan pengaduan bagi pekerja PT Samwon Busana Indonesia yang merasa hak-haknya belum terpenuhi setelah perusahaan memutuskan menghentikan operasional pabriknya.
Di sisi lain, aset perusahaan dikabarkan mulai dipasarkan dengan nilai sekitar Rp150 miliar.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskopukmnakertrans) Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza, mengatakan pihaknya siap mengawal penyelesaian hak-hak pekerja, terutama jika terjadi perselisihan terkait pembayaran pesangon maupun hak normatif lainnya.
"Kalau ada pekerja yang merasa dirugikan atau haknya belum terpenuhi, silakan melapor ke dinas. Bisa datang langsung maupun secara online sehingga kami bisa melakukan konfirmasi dan memediasi penyelesaiannya," ujarnya, Senin (20/7).
Menurut Zamroni, penyelesaian sengketa dapat diawali melalui mekanisme mediasi hubungan industrial.
Apabila pekerja didampingi kuasa hukum atau serikat pekerja, pendamping tersebut harus memiliki kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, dugaan pelanggaran ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan pengawasan akan diteruskan kepada Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
"Kalau menyangkut pengawasan ketenagakerjaan, itu menjadi ranah provinsi. Masyarakat juga bisa menyampaikan laporan melalui portal pengaduan online milik pemerintah provinsi," jelasnya.
Zamroni mengungkapkan, hingga saat ini sudah ada seorang pekerja yang mengadukan persoalan pesangon.
Pekerja tersebut mengaku hanya menerima pembayaran sebesar 50 persen dan meminta agar haknya dibayarkan penuh.
