Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DUH! Pengadilan Negeri Jepara Vonis Predator Seksual Jepara Lebih Ringan dari Tuntutan

FAbdul Rochim
SIDANG TUNTUTAN: Predator seks asal Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan, Safiq (pria di tengah) usai menjalani sidang tuntutan pada Senin (22/6). (FIKRI THOHARUDIN/RADAR PATI)
SIDANG TUNTUTAN: Predator seks asal Desa Sendang Kecamatan Kalinyamatan, Safiq (pria di tengah) usai menjalani sidang tuntutan pada Senin (22/6). (FIKRI THOHARUDIN/RADAR PATI)

Advertisement

JEPARA – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jepara menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Safiq (22), terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak asal Desa Sendang, Kecamatan Kalinyamatan.

Putusan yang dibacakan pada Senin (13/7) itu lebih ringan lima tahun dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta hukuman 15 tahun penjara.

Selain pidana penjara, terdakwa diwajibkan membayar denda Rp 100 juta. Apabila tidak dibayar, denda tersebut diganti dengan kurungan selama 60 hari.

Advertisement

Majelis hakim juga membebankan restitusi kepada korban sebesar Rp 17,5 juta. Jika restitusi tidak dipenuhi, terdakwa harus menjalani tambahan kurungan selama satu bulan.

Jaksa Penuntut Umum Dian Mario mengatakan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap karena masih terbuka upaya hukum banding.

Advertisement

"Ini baru putusan pertama," ujarnya.

Sebelumnya, Safiq dituntut 15 tahun penjara dengan denda Rp 100 juta serta pembayaran restitusi kepada korban sebesar Rp 43,4 juta.

Mario menjelaskan, sebelum menjalani persidangan di PN Jepara, Safiq telah lebih dahulu divonis lima tahun penjara oleh PN Semarang dalam perkara serupa dengan korban dan lokasi berbeda.

Putusan yang dijatuhkan pada 9 Desember 2025 itu telah berkekuatan hukum tetap sehingga saat ini terdakwa tengah menjalani pidana tersebut.

Menurut Mario, hukuman yang dijalani Safiq nantinya bersifat akumulatif. Artinya, masa pidana dari putusan PN Semarang akan ditambah dengan putusan perkara di PN Jepara setelah berkekuatan hukum tetap.

Advertisement

Artikel Terkait

Korwil SPPG Jepara Tegaskan Tak Ada Larangan Tolak MBG, Begini Caranya

Korwil SPPG Jepara Tegaskan Tak Ada Larangan Tolak MBG, Begini Caranya

Korwil SPPG Jepara menegaskan BGN tidak melarang sekolah menolak Program Makan Bergizi Gratis. Lembaga yang menolak hanya diminta membuat surat pernyataan sebagai dasar administrasi.

Kendaraan Nunggak Pajak Tetap Bisa Beli BBM Subsidi, SPBU Jepara Pastikan Layanan Normal

Kendaraan Nunggak Pajak Tetap Bisa Beli BBM Subsidi, SPBU Jepara Pastikan Layanan Normal

Kendaraan yang menunggak pajak di Jepara tetap bisa membeli BBM subsidi menggunakan QR Code Program Subsidi Tepat. UPPD memastikan kabar razia Samsat di SPBU adalah hoaks.

Hanung Bramantyo Dorong Jepara Kembali Tegaskan Identitas Kota Kartini, Singgung Peluang Film Baru

Hanung Bramantyo Dorong Jepara Kembali Tegaskan Identitas Kota Kartini, Singgung Peluang Film Baru

Sutradara Hanung Bramantyo menilai Jepara perlu menguatkan kembali identitas sebagai Kota Kartini. Ia melihat peluang lahirnya film baru yang lebih mendalam mengangkat pemikiran, sejarah, dan warisan R.A. Kartini bagi ge

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer