Begini Cara Bupati Wiwit agar Anak di Jepara Tidak Putus Sekolah
JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyiapkan berbagai program untuk menekan angka anak putus sekolah (ATS).
Selain memperluas akses beasiswa, pemerintah juga menghadirkan Sekolah Rakyat (SR), Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Hingga memperkuat pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan, tidak boleh ada anak yang gagal melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan biaya.
Masyarakat diminta segera melapor melalui pemerintah desa apabila terdapat anak yang tidak diterima di sekolah negeri atau mengalami kendala ekonomi.
"Silakan diajukan. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah gara-gara tidak mampu membayar biaya pendidikan," ujarnya.
Menurut Witiarso, Pemkab Jepara telah menyiapkan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, mulai dari beasiswa yang berasal dari APBD, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengalokasikan anggaran khusus bagi siswa dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat mengenyam pendidikan.
"Yang penting anak-anak tetap sekolah dan memiliki ijazah. Kalau memang terkendala biaya, silakan menghubungi pemerintah desa agar disampaikan kepada kami supaya bisa dicarikan solusinya," tegasnya.
Bagi anak yang telah terlanjur putus sekolah, Pemkab Jepara akan memfasilitasi mereka melalui program pendidikan kesetaraan di PKBM.
"Jangan sampai ada anak putus sekolah jenjang SMA sederajat karena biaya. Kalau memang memilih bekerja itu berbeda, tetapi kalau benar-benar karena ekonomi akan kami bantu," katanya.
Ia menyebutkan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus menekan angka anak tidak sekolah di Jepara yang saat ini masih mencapai sekitar 3.500 anak.
Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi
Selain program beasiswa, Pemkab Jepara juga tengah menuntaskan proses rekrutmen peserta didik Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 13 Juli 2026.
Sekolah tersebut akan melayani jenjang SD hingga SMA dengan kapasitas sekitar 90 siswa dalam tiga rombongan belajar pada setiap angkatan.
"Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan juga mengurangi penumpukan pendaftar di SMP maupun SMA negeri," ujar Witiarso.
Jepara Jadi Lokasi Sekolah Nasional Terintegrasi
Mulai Juli 2026, Jepara juga ditetapkan sebagai salah satu lokasi percepatan pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Pada tahap awal, sekolah tersebut membuka dua rombongan belajar untuk jenjang SMP dan SMA.
"Konsepnya seperti SMA Taruna Nusantara, tetapi tidak militer," jelasnya.
Sementara menunggu pembangunan kampus permanen, kegiatan belajar akan memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Pecangaan.
Adapun pembangunan kompleks permanen seluas sekitar 10 hektare direncanakan dimulai pada Oktober 2026 di kawasan Pakis Aji, berdekatan dengan lokasi Sekolah Rakyat.
Usulan lahan telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nantinya, proses seleksi peserta didik, guru, hingga kepala sekolah akan menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Menurut Witiarso, SNT tidak hanya diperuntukkan bagi siswa Jepara, tetapi juga terbuka bagi pelajar berprestasi dari daerah sekitar seperti Kudus, Pati, dan Demak.
"Di Jawa Tengah hanya ada tiga SNT, yaitu Jepara, Cilacap, dan Purbalingga. Secara nasional baru ada 25 SNT," terangnya.
Kartu Sarjana Jepara Diminati
Di sisi lain, program Kartu Sarjana Jepara juga mendapat respons positif dari masyarakat. Hingga kini, sekitar 450 calon penerima telah mendaftar melalui jalur prestasi dan tahfiz.
Program tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Jepara untuk memperluas kesempatan masyarakat melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. (*/fik)
