
JEPARA, RadarPati.ID – Hingga saat ini data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosisal (PPKS) di Kabupaten Jepara tersisa 105.773 jiwa.
Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara melakukan penanganan bersama untuk dapat memberikan bantuan. Termasuk di antaranya ialah dengan CSR.
Jelang penghujung tahun 2024 ini, Dinas Sosial Pemberdayaan Sosial dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara terima bantuan program keberlanjutan penuntasan kemiskinan (PKPK) dari Bank Jateng sebesar Rp 350 juta.
Kepala Dinsospermades Edy Marwoto melalui Subkor Rehabilitasi Sosial Iman Bagus menyampaikan bantuan tersebut ditujukan untuk beberapa klasifikasi.
Sepert PPKS, pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) dan aids, tuberkulosis dan malaria (ATM).
"Kami berikan alat bantu untuk penyandang disabilitas, bantuan logistik, dan penanganan korban bencana alam," sebutnya.
Lebih lanjut, Iman merinci tiga sub bantuan tersebut. Meliputi penyaluran terhadap lima Penerima manfaat, berupa kursi roda dan alat bantu dengan.
Kemudian 25 penerima manfaat yang pernah alami kebencanaan. Seperti rumah terbakar, roboh, terdampak banjir atau tanah longsor. Lalu logistik atau makanan dengan jumlah 630 PMKS.
Angka PMKS ini terdiri dari 461 fakir miskin, 7 ATM, 162 dari masyarakat dengan kemiskinan ekstrem yang tersebar di lima desa di Kabupaten Jepara. Yaitu Desa Bungu, Jebol, Raguklampitan, Kawak dan Gemiring Lor.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin Isdiyanto Koesworo menyebutkan per tanggal 22 Agustus lalu data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sisa 609.840 jiwa dari 245.439 keluarga.
"Data tersebut didasarkan atas SK Kementerian Sosial yang selalu diperbaharui setiap bulannya," jelasnya.
Anto sapaan akrabnya, menyampaikan pada 22 Desember tahun 2023 data DTKS 616.206 jiwa dari 250.000 keluarga.
Sementara per tanggal 29 Desember 2022, terdapat 672.571 jiwa dari 265.632 keluarga.
Jika dikomparasikan dengan tahun sebelumnya, saat ini data DTKS mengalami penurunan sekitar 6.366 jiwa.
Menurutnya pihak desa memiliki peran penting dalam akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas data tersebut. Sebelum disetujui oleh kementerian sosial.
"Desa menjadi ujung tombak karena yang melakukan verifikasi tiap bulan dan pengusulan maupun ketidaklayakan," ujarnya.
Selain melalui proses pengusulan DTKS pihak desa, juga dapat dilakukan secara mandiri dengan aplikasi Usul Sanggah dengan menyertakan KTP dan KK.
Di samping dengan pemenuhan dan pengupayaan dari aspirasi dewan atau lembaga kemasyarakatan desa.
Termasuk data anak di panti asuhan yang secara otomatis wajib DTKS.
"Tapi desa memiliki peran penting karena satu satu lampirannya ialah dengan menyertakan data hasil musyawarah desa atau kelurahan. Dijadikan sebagai patokan layak atau tidak tercatut DTKS," katanya.
Adapun DTKS sendiri digunakan sebagai acuan pendistribusian bantuan sosial.
Seperti program sembako, program keluarga harapan (PKH), PBI maupun sebagai syarat untuk mendapatkan KIP.
"Berkurangnya data DTKS juga bisa dilihat sebagai terentaskannya masyarakat yang dalam tanda kutip berpenghasilan rendah menjadi masyarakat dengan pendapatan yang memadai secara ekonomi," tandasnya. (fik/him)




