
JEPARA, RADARPATI.ID - Para pengecer pupuk mengkhawatirkan mekanisme baru distribusi pupuk yang kemungkinan dimulai pada 2024.
Pengecer menilai distribusi akan semakin rumit dan harus beradaptasi dengan sistem baru lagi.
Merujuk revisi UU terbaru soal distribusi pupuk, nantinya petani bisa memeroleh pupuk subsidi hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP.
Sementara kartu tani tidak digunakan lagi. Perubahan ini juga mendapat atensi dari Ketua DPRD Haizul Ma'arif.
Dalam sebuah rapat koordinasi bersama Forkopimda.
"Kami minta kepada jajaran pemerintah untuk mewaspadai masalah yang ditimbulkan dari revisi peraturan dari pemerintah pusat.
Apalagi nanti 2024, yang juga bersamaan dengan tahun politik maka isu bisa berkembang kemana-mana," ujarnya.
Sejumlah pengecer mengeluhkan wacana tersebut. Dianggap justru ribet dan menyulitkan petani.
Dari narasumber yang diwawancarai Radar Kudus, penggunaan KTP dinilai akan menyulitkan, karena tidak semua petani adalah pemilik lahan.
Ada juga petani yang menggarap lahan saja. Sehingga revisi aturan baru ini dianggap menyulitkan.
Apalagi harus ada adaptasi baru lagi. Belum lagi bila ada ketidaksinkronan data baru.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melalui Kepala Bidang Sarpras dan Penyaluran Pertanian Raditya Dwi mengatakan penggunaan KTP dalam pengambilan pupuk subsidi masih menunggu petunjuk teknis yang diterbitkan.
Nantinya, di tingkat distributor dan pengecer ada aplikasi by sistem yang dipasang.
Sebelum juknis terbit, maka yang digunakan adalah kartu tani.
"Mekanisme penebusan ini nanti memang bisa pakai NIK/KTP saja.
Tapi pelaksanaannya kita masih nunggu Juknis, sistem dan aplikasi yang disiapkan dari tingkat distributor sampai pengecer.
Nantinya bukan berarti pakai KTP saja lalu bisa nebus, tapi yang menebus nanti sudah harus terbatas dalam data Rencana Definitif Kelompok Tani," jelas Raditya.
Pihaknya juga telah mendata petani yang ada di Jepara. Baik petani penggarap maupun petani pemilik lahan.
"Sudah kami data 12 Desember kemarin, untuk RDKK itu jumlahnya 58.212 baik petani penggarap atau petani pemilik," jelas Raditya. (nib/war)




