Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengecer Pupuk Was-was Mekanisme Baru, Ini Alasannya

N
Penulis: Nibros Hassani❯

ANTREAN: Proses pengambilan pupuk oleh penggarap maupun pemilik lahan di salah satu pengecer. (NIBROS HASSANI)
ANTREAN: Proses pengambilan pupuk oleh penggarap maupun pemilik lahan di salah satu pengecer. (NIBROS HASSANI)


JEPARA, RADARPATI.ID - Para pengecer pupuk mengkhawatirkan mekanisme baru distribusi pupuk yang kemungkinan dimulai pada 2024.


Advertisement

Pengecer menilai distribusi akan semakin rumit dan harus beradaptasi dengan sistem baru lagi.

Merujuk revisi UU terbaru soal distribusi pupuk, nantinya petani bisa memeroleh pupuk subsidi hanya dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KTP.

Sementara kartu tani tidak digunakan lagi. Perubahan ini juga mendapat atensi dari Ketua DPRD Haizul Ma'arif.

Advertisement

Dalam sebuah rapat koordinasi bersama Forkopimda.

"Kami minta kepada jajaran pemerintah untuk mewaspadai masalah yang ditimbulkan dari revisi peraturan dari pemerintah pusat.

Apalagi nanti 2024, yang juga bersamaan dengan tahun politik maka isu bisa berkembang kemana-mana," ujarnya.

Advertisement

Sejumlah pengecer mengeluhkan wacana tersebut. Dianggap justru ribet dan menyulitkan petani.

Dari narasumber yang diwawancarai Radar Kudus, penggunaan KTP dinilai akan menyulitkan, karena tidak semua petani adalah pemilik lahan.

Ada juga petani yang menggarap lahan saja. Sehingga revisi aturan baru ini dianggap menyulitkan.

Apalagi harus ada adaptasi baru lagi. Belum lagi bila ada ketidaksinkronan data baru.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) melalui Kepala Bidang Sarpras dan Penyaluran Pertanian Raditya Dwi mengatakan penggunaan KTP dalam pengambilan pupuk subsidi masih menunggu petunjuk teknis yang diterbitkan.

Nantinya, di tingkat distributor dan pengecer ada aplikasi by sistem yang dipasang.

Sebelum juknis terbit, maka yang digunakan adalah kartu tani.

"Mekanisme penebusan ini nanti memang bisa pakai NIK/KTP saja.

Tapi pelaksanaannya kita masih nunggu Juknis, sistem dan aplikasi yang disiapkan dari tingkat distributor sampai pengecer.

Nantinya bukan berarti pakai KTP saja lalu bisa nebus, tapi yang menebus nanti sudah harus terbatas dalam data Rencana Definitif Kelompok Tani," jelas Raditya.

Pihaknya juga telah mendata petani yang ada di Jepara. Baik petani penggarap maupun petani pemilik lahan.

"Sudah kami data 12 Desember kemarin, untuk RDKK itu jumlahnya 58.212 baik petani penggarap atau petani pemilik," jelas Raditya. (nib/war)

Photo
Photo

Advertisement

Artikel Terkait

Dampak Besar Bendung Karet yang Bocor, Terutama Bagi 17 Desa di Jepara

Dampak Besar Bendung Karet yang Bocor, Terutama Bagi 17 Desa di Jepara

Kebocoran Bendung Karet Welahan Bum mengancam 1.138 hektare sawah di 17 desa Kabupaten Jepara gagal panen. Pemkab melakukan penanganan darurat dengan bronjong sambil menunggu perbaikan permanen dari pemerintah pusat.

Mencicipi MBG Prasmanan, Wabup Jepara Gus Hajar: Menu Masih Hangat

Mencicipi MBG Prasmanan, Wabup Jepara Gus Hajar: Menu Masih Hangat

Pilot project pendistribusian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan di Jepara, memasuki hari ke-4. Jepara menjadi salah satu dari 60 titik se-Indonesia yang dipilih untuk menerapkan uji coba ini. 

  Cerita Korban Selamat KM Virgo yang Selamat setelah 9 Jam di Atas Skoci 

Cerita Korban Selamat KM Virgo yang Selamat setelah 9 Jam di Atas Skoci 

Abdul Kholeq menjadi orang beruntung. Dia selamat dari maut saat KM Virgo Transport 8 tenggelam di Perairan Masalembo, Laut Jawa.  Tiga warga Jepara yang menumpang kapal feri itu, dia satu-satunya yang selamat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer