PEKALONGAN, RADARPATI.ID – Ratusan anggota Koperasi BMT Mitra Umat yang tergabung dalam Paguyuban Korban BMT Mitra Umat menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Kota Pekalongan pada Senin (19/11).
Mereka menuntut pengembalian uang tabungan mereka.
Rasa hampir putus asa, mereka tunjukkan dengan tangis dan teriakan penuh harap.
Para korban yang mayoritas ibu rumah tangga ini memohon kepada anggota dewan untuk mencarikan solusi atas masalah yang tak kunjung selesai.
Aksi dimulai dengan long march dari Monumen Juang Pekalongan menuju gedung DPRD setempat.
Sepanjang perjalanan, massa yang didominasi perempuan ini meneriakkan tuntutan, menuntut keadilan atas dana mereka yang hingga kini belum bisa dicairkan.
Sesampainya di gerbang gedung DPRD, suasana sempat memanas.
Massa yang ngotot masuk ke dalam area gedung bersitegang dengan aparat keamanan hingga saling dorong.
Setelah negosiasi panjang, perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima oleh Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, bersama sejumlah anggota dewan di Ruang Paripurna.
Di dalam ruangan tersebut, suasana semakin emosional.
Banyak peserta audiensi yang menangis saat menceritakan dampak buruk yang mereka alami akibat kasus ini.
"Saya kehilangan suami karena stres memikirkan uang tabungan kami yang hingga kini tak kunjung dicairkan," ujar salah satu korban sambil terisak.
Ada pula yang mengaku anaknya batal melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, bahkan gagal menikah karena masalah keuangan.
Beberapa korban lainnya mengungkapkan bahwa mereka tidak bisa berobat hingga kondisinya memburuk.
Dampak lebih luas juga dirasakan oleh sebuah sekolah yang tidak mampu menggaji guru selama setahun penuh, karena seluruh dana operasionalnya tersimpan di koperasi tersebut.
Tangis dan cerita duka para korban membuat suasana audiensi semakin memilukan.
Sugiharto, kuasa hukum Paguyuban Korban BMT Mitra Umat menegaskan, kasus ini membelit ribuan korban dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.
"Kami meminta DPRD untuk turun tangan dan mencarikan solusi. Jangan biarkan penderitaan ini terus berlanjut," ujarnya dengan nada tegas.
Koordinator aksi, Dede Jumantoro, menambahkan, pihaknya mendesak DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi penanganan kasus ini.
Selain itu, ia meminta agar DPRD menyurati DPR RI, Presiden, serta Menteri Koperasi untuk membantu
menyelesaikan masalah ini, termasuk langkah mempailitkan BMT Mitra Umat agar ada kejelasan bagi nasabah.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir memfasilitasi tuntutan korban dengan berkirim surat ke berbagai pihak, mulai dari DPR RI hingga Presiden.
"DPRD siap mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika ada anggota DPRD yang terlibat, kami juga akan memprosesnya melalui Badan Kehormatan," tegasnya. (han/ida/ali/amr/izza)