
KENDAL, RADARPATI.ID - Proses sengketa pendaftaran calon bupati dan wakil bupati (cabup-cawabup) Dico M Ganinduto-Ali Nurudin di Bawaslu Kendal masih berproses.
Rencananya Bawaslu akan memberikan putusan Sabtu (14/9) ini.
Meski belum diputuskan, namun Bawaslu Kendal menghadapi banyak tekanan.
Salah satunya aksi demonstrasi yang menuntut supaya Bawaslu Kendal mengabulkan permohonan Dico-Ali.
Disinyalir, aksi tersebut sarat kepentingan dan dilakukan untuk mempengaruhi keputusan Majelis Musyawarah Bawaslu Kendal.
Padahal, proses sengketa telah dilakukan.
Mulai dari musyawarah tertutup, musyawarah terbuka.
Bahkan masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti dan saksi fakta maulun saksi ahli untuk menguatkan argumennya masing-masing.
Ketua Bawaslu Kendal Hevy Indah Oktaria mengaku bahwa aksi tersebut tidak akan mempengaruhi putusan majelis.
"Putusan gugatan sengketa Pilkada akan dilaksanakan Sabtu 14 September 2024 di kantor Sentra Gakkumdu Kendal. Dalam hal ini kedua pihak akan dihadirkan," katanya Jumat (13/9).
Meski begitu, Bawaslu Kendal menemui massa aksi dan mengapresiasi masyarakat yang peduli dengan demokrasi.
"Mereka hanya menyampaikan aspirasinya,” ujar Hevy.
Sementara Korlap Aksi, Agus Purwanto menyampaikan orasinya dan meminta Bawaslu Kendal yang akan memutuskan gugatan sengketa Pilkada ini mempertimbangkan akan terlaksananya Pilkada ulang.
"Jangan sampai gugatan sengketa Pilkada ini berlarut-larut dan sampai ke tahapan gugatan di PTUN maka yang akan terjadi bisa ada Pilkada ulang. Dengan Pilkada ulang akan menghamburkan anggaran negara yang tidak sedikit," katanya di depan kantor Bawaslu.
Untuk itulah massa mendesak agar pendaftaran paslon yang ditolak KPU Kendal bisa diterima dan pilkada berjalan dengan lancar.
"Tuntutan kami hanya dua yakni pasangan Dico-Ali bisa maju di Pilkada Kendal dan jangan sampai ada Pilkada ulang yang akan menghamburkan anggaran negara," imbuhnya. (bud/ton)

