
PEKALONGAN, RADARPATI.ID – Dalam rangka Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan, Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan membebaskan denda tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2).
“Program ini bisa dimanfaatkan selama Februari 2024,” kata Kepala Badan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan Anita Heru Kusumorini, Rabu (7/2/2024).
Sebelumnya, Wajib Pajak (WP) yang menunggak PBB-P2 dikenai denda dan untuk meminta bebas denda harus mengajukan terlebih dahulu.
Namun, BPKAD menetapkan pada bulan-bulan tertentu dimungkinkan WP membayar tunggakan tanpa dikenai denda.
Pada program kali ini, untuk periode tunggakan tahun 2008-2023. Oleh karena itu, WP dipersilahkan membayar tunggakannya, maka secara otomatis bebas denda.
Perlu diketahui, dalam satu tahun biasanya diberlakukan pembebasan denda pajak.
Yakni, pada Hari Jadi Kota Pekalongan 1 April, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus, dan ada satu bulan tertentu yang nantinya akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota (Perwal).
“Kali ini, sesuai Perwal, pembebasan pajak dalam rangka Refleksi 3 Tahun Kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan,” katanya.
Untuk pembayarannya bisa melalui Bank Jateng, pembayaran secara online melalui perbankan, dan kantor pos.
Bahkan melalui dompet digital seperti QRIS untuk pembayaran PBB yang SPT-nya dikeluarkan pada tahun 2024 ini.
Namun nominalnya dibatasi maksimal Rp 2 juta.
Mengingat, pajak termasuk yang diharapkan pemerintah untuk biaya pembangunan khususnya di Kota Pekalongan, pihaknya berharap para wajib pajak segera membayarkan tunggakannya supaya beban kewajiban pajaknya bisa berkurang. (han/ida/ade)



