GROBOGAN– Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui BKPSDM bersama Dinas Pendidikan mengukuhkan pemindahan penugasan guru sebagai kepala sekolah sebanyak 255 orang di Aula Dinas Pendidikan Grobogan pada Selasa (24/2).
Kegiatan dilaksanakan secara luring dan daring, dengan 10 kepala SD dan 10 kepala SMP hadir secara simbolis, sementara lainnya mengikuti melalui daring di 19 korwilcam.
Bupati Grobogan Setyo Hadi menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan penyegaran dalam sistem manajemen pendidikan.
“Mutasi adalah konsekuensi jabatan. Bukan hadiah, bukan pula hukuman. Ini bagian dari dinamika organisasi dan bentuk kepercayaan pemerintah daerah,” tegasnya.
Bupati mengingatkan, kepala sekolah memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin, manajer, sekaligus penanggung jawab utama di satuan pendidikan.
Saat sekolah meraih prestasi, semua ikut bangga. Namun ketika muncul persoalan, kepala sekolah menjadi pihak pertama yang dimintai pertanggungjawaban.
Karena itu, ia menitipkan tiga pesan penting. Pertama, kepala sekolah diminta cepat beradaptasi di tempat tugas baru.
Kedua, merangkul seluruh unsur sekolah dengan membangun komunikasi yang baik bersama guru, tenaga kependidikan, komite, dan siswa.
Ketiga, menjaga integritas dan menghindari perbuatan yang melanggar aturan perundang-undangan.
“Di manapun ditempatkan, prinsipnya sama. Tidak ada sekolah besar atau kecil, tidak ada istilah enak kene atau enak kono. Semua harus siap ditugaskan di mana saja,” ujarnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi para kepala sekolah selama ini serta mengajak seluruh guru dan tenaga kependidikan memberikan dukungan penuh agar kepemimpinan baru berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Grobogan Purnoyomo menjelaskan, pengukuhan ini merupakan bagian dari percepatan pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong.
“Upaya ini untuk mempercepat pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong, melalui mutasi dan program reguler,” jelasnya.
Terkait mutasi dan pelantikan yang tidak dilakukan bersamaan dengan promosi jabatan baru, Purnoyomo menyebut hal itu menyesuaikan sistem di Kemendikbud.
“Di sistem Kemendikbud harus mutasi dulu. Pengisian yang benar-benar kosong didahulukan. Karena yang kosong banyak, jadi tidak bisa sekaligus,” terangnya.
Selain untuk mengisi kekosongan, kebijakan ini juga menjadi bagian dari penataan dan pemerataan. Kepala sekolah yang telah lama bertugas di wilayah pinggiran mendapat kesempatan dimutasi lebih dekat sebagai bentuk penghargaan dan keadilan.
Ke depan, Disdik juga menyiapkan promosi jabatan bagi sekitar 176 kepala SD dan SMP. Untuk jenjang SD melalui APBN sebanyak 22 orang dan SMP dua orang. Sedangkan SD reguler ada 126 dan SMP reguler ada 20 orang.
“Segera kita akan berkoordinasi dg BKPSDM kemudian minta arahan pimpinan sebelum ditindaklanjuti ke proses berikutnya.” tegasnya. (Int)
Editor : Abdul Rochim