Kementerian Setujui LP2B Grobogan 72.703 Hektare, Ini Langkah Selanjutnya
GROBOGAN – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menyetujui usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Grobogan seluas 72.703,56 hektare atau 88,35 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Persetujuan tersebut tertuang dalam Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor PB.01/1049-200/VII/2026 tertanggal 27 Juli 2026 tentang Hasil Verifikasi LP2B pada LBS di Kabupaten Grobogan.
Kepala Bapperida Grobogan, Afi Wildani, mengatakan hasil verifikasi itu menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk segera menetapkan Keputusan Bupati (SK Bupati) tentang LP2B paling lambat 10 Agustus 2026.
"Alhamdulillah hasil verifikasi LP2B pada LBS sudah keluar dan usulan Kabupaten Grobogan diterima seluas 72.703,56 hektare atau 88,35 persen dari LBS.
Selanjutnya kami harus menetapkan Keputusan Bupati tentang LP2B paling lambat 10 Agustus 2026," ujarnya.
Ia menjelaskan, SK Bupati tersebut baru mengatur mengenai LP2B dan Lahan Baku Sawah (LBS).
Sementara Lahan Sawah Dilindungi (LSD) belum menjadi bagian dari penetapan tersebut.
Karena itu, menurut Afi, lokasi yang tidak termasuk dalam kawasan LSD dapat langsung diproses untuk kegiatan investasi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kalau lokasinya tidak masuk LSD, bisa langsung dilanjutkan untuk investasi.
Namun kalau masuk kawasan LSD, terlebih dahulu harus dikonsultasikan ke Kementerian ATR/BPN," jelasnya.
