Pinjaman Daerah Rp 200 Miliar di Grobogan Dikaji Ulang, Karena Ini

GROBOGAN- Rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan yang semula dipatok sekitar Rp 200 miliar kini tengah disimulasikan ulang.
Langkah tersebut dilakukan untuk mencari nilai pinjaman paling optimal dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar cicilan pokok maupun bunga hingga beberapa tahun ke depan.
Kepala Bapperida Grobogan, Afi Wildani, mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan rasionalisasi rencana anggaran pinjaman daerah dengan berbagai skenario nilai pinjaman.
“Saat ini kita masih mensimulasikan pengurangan rencana anggaran pinjaman daerah dengan tetap mempertimbangkan output dan outcome-nya,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan setelah mencermati perkembangan kondisi global, termasuk dinamika geopolitik yang berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal pemerintah pusat.
Hal itu dinilai dapat berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah melalui skema Transfer ke Daerah (TKD).
“Karena akan berpengaruh pada kemampuan daerah yang masih bergantung pada TKD dalam menyediakan anggaran untuk cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah, sehingga pengurangan rencana anggaran pinjaman menjadi salah satu opsi,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sejumlah simulasi tengah dilakukan untuk melihat berbagai kemungkinan nilai pinjaman, mulai dari Rp 200 miliar sebagai rencana awal, kemudian Rp 175 miliar, Rp 150 miliar, hingga besaran lain yang dinilai lebih ideal.
Simulasi tersebut dilakukan dengan menghitung besaran cicilan pokok dan bunga pinjaman yang harus dibayarkan selama periode 2026 hingga 2030.
“Kami melihat jika pinjam Rp 200 miliar, Rp 175 miliar, Rp 150 miliar atau besaran lainnya, berapa nilai cicilan pokok dan bunganya pada tahun 2026 sampai 2030.



