GROBOGAN- Rencana pinjaman daerah senilai Rp 200 miliar yang digulirkan Pemkab Grobogan memasuki fase paling menentukan. Dari dua bank milik pemerintah yang sebelumnya dijajaki, hingga kini hanya Bank Jateng yang resmi mengajukan proposal pembiayaan.
Meski demikian, pemkab belum ingin tergesa-gesa menetapkan mitra perbankan. Seluruh skema pembiayaan masih dihitung ulang secara cermat agar tetap aman bagi kondisi fiskal daerah.
Sekretaris Daerah Grobogan Anang Armunanto menegaskan, evaluasi dilakukan tidak hanya pada kemampuan membayar angsuran, tetapi juga kebutuhan belanja daerah lain yang harus tetap terjaga.
"Tidak hanya soal kemampuan mengangsur, tapi juga kebutuhan lain yang harus dipenuhi daerah. Maka ini kami hitung kembali secara matang," ujarnya.
Sebelumnya, pemkab menjajaki dua bank, yakni BRI dan Bank Jateng. Namun, sampai batas akhir pemasukan proposal, hanya Bank Jateng yang merespons secara resmi.
Karena itu, fokus pembahasan kini mengerucut pada skema yang ditawarkan bank tersebut. Pemkab meneliti desail besaran bunga, biaya provisi, hingga komponen tambahan seperti bayar notaris yang bisa mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran.
"Yang paling efisien dan menguntungkan bagi pemda, itu yang simpa akan kami pilih," tegasnya.
Pinjaman daerah ini dirancang berjangka waktu empat tahun, mulai 2026 sampai 2029. Sebelumnya, skema tersebut telah mengantongi persetujuan DPRD Grobogan dan dituangkan dalam peraturan daerah lantaran nilainya melebihi batas defisit APBD.
Restu pemerintah pusat juga sudah turun. Persetujuan penggunaan pinjaman daerah diterbitkan Menteri Keuangan melalui Kementerian Dalam Negeri.
"Persetujuan dari Kemenkeu sudah turun. Sekarang tinggal penetapan mitra pihak ketiga," kata Anang.
