GROBOGAN – Sejumlah kendaraan dinas lawas milik Pemerintah Kabupaten Grobogan, mulai dari motor keluaran era 1980-an hingga mobil ambulans operasional.
Kendaraan itu masuk dalam daftar rencana lelang yang tengah disiapkan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD).
Total ada 83 unit kendaraan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diusulkan untuk dilepas ke publik.
Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari penataan aset sekaligus efisiensi anggaran pemeliharaan.
Kepala BPPKAD Grobogan, Wahyu Susetijono, mengatakan kendaraan-kendaraan tersebut rata-rata telah berusia cukup lama dan tidak lagi optimal mendukung operasional.
“Daripada terus menambah biaya perawatan dan nilainya semakin turun, lebih baik kita lelang. Ini bagian dari pengelolaan aset agar lebih efektif,” ujarnya.
Dari total 83 unit, sebanyak 55 merupakan sepeda motor berbagai merek dan tahun produksi.
Beberapa di antaranya tergolong klasik, seperti Suzuki Shogun, Honda Win, hingga Honda Astrea.
Tahun pembuatannya bervariasi, mulai 1984 sampai 2016.
Selain motor, terdapat pula kendaraan roda empat seperti ambulans, mobil pick-up.
Hingga sedan dinas yang sebelumnya digunakan untuk menunjang pelayanan masyarakat.
Kendaraan tersebut merupakan eks operasional sejumlah instansi di lingkungan Pemkab Grobogan.
Antara lain Dinas Kesehatan beserta puskesmas, Dinkop-UKM, Dispermades, Dinas Sosial, Disnakkan, Satpol PP, Diskominfo, hingga DP3AKB.
Proses lelang nantinya akan dilakukan secara terbuka melalui sistem elektronik oleh KPKNL Semarang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).
Dengan mekanisme itu, masyarakat luas memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses penawaran.
Meski demikian, Wahyu menegaskan rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan internal dan belum diputuskan jadwal pastinya.
“Belum dirapatkan dengan Pak Sekda, jadi masih proses,” imbuhnya.
Apabila seluruh tahapan administrasi telah rampung, lelang ini tak hanya menjadi upaya menyegarkan portofolio aset daerah.
Tapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memiliki kendaraan dinas dengan harga kompetitif. (int)
