Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Regrouping 47 Sekolah Dasar di Grobogan Masih Tunggu Perbup

I
REGROUPING: Kondisi SDN 3 Juworo yang diusulkan regrouping. Pemerintah mendorong sekolah regrouping agar dimanfaatkan untuk TK, KB dan PKBM.
REGROUPING: Kondisi SDN 3 Juworo yang diusulkan regrouping. Pemerintah mendorong sekolah regrouping agar dimanfaatkan untuk TK, KB dan PKBM.

GROBOGAN – Rencana regrouping 47 sekolah dasar di Kabupaten Grobogan belum bisa dieksekusi.


Advertisement

Dinas Pendidikan memastikan, pelaksanaannya masih menunggu rampungnya Peraturan Bupati sebagai payung hukum.

Dinas Pendidikan (Disdik) Grobogan memastikan, hingga kini proses regrouping belum memasuki tahap teknis.

Seluruh tahapan masih menunggu Perbup selesai disusun dan diunggah di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) sebagai dasar hukum pelaksanaan.

Advertisement

Kabid Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Disdik Grobogan, Sudrajat Dangu Asmoro, mengungkapkan, naskah Perbup sudah diajukan ke Bagian Hukum Setda sekitar Oktober 2025.

Regulasi tersebut masih dalam tahap penyelarasan dengan aturan-aturan lain.

“Sekarang masih menunggu penyelesaian Perbup. Ini sedang diselaraskan dengan regulasi lain supaya tidak bertabrakan,” ujar Sudrajat.

Advertisement

Menurutnya, Perbup bukan sekadar formalitas. Aturan ini akan menjadi payung hukum seluruh proses regrouping.

Mulai dari prosedur, syarat, dan kriteria sekolah yang digabung, hingga rekomendasi tim penggabungan, mutasi guru, serta alih fungsi sarana prasarana.

Bahkan, nasib aset eks sekolah pun sudah masuk dalam skema regulasi.

“Aset eks sekolah tidak boleh terbengkalai. Bisa dimanfaatkan untuk TK, KB, atau PKBM sesuai kebutuhan desa. Kami sudah konsultasi dengan BPPKAD, dan itu memungkinkan,” jelasnya.

Saat ini, sebanyak 47 SD telah diusulkan oleh koordinator wilayah (korwil) untuk dilakukan regrouping.

Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan belum final.

Sudrajat menegaskan, regrouping dilakukan secara selektif.

Tidak hanya berdasarkan jumlah siswa, tetapi juga mempertimbangkan jarak antarsekolah, kondisi geografis, serta efisiensi pengelolaan.

“Kalau ada dua sekolah dalam satu pagar, sangat memungkinkan digabung. Dengan kelas paralel, manajemen justru lebih mudah,” imbuhnya.

Namun, sekolah-sekolah di wilayah terpencil tetap akan dipertahankan meski jumlah siswanya minim.

Disdik menegaskan, regrouping tidak boleh mengorbankan hak anak untuk mengakses pendidikan.

“Kalau sekolahnya jauh di tengah hutan dan tidak ada alternatif terdekat, tetap dipertahankan. Jangan sampai ada anak putus sekolah gara-gara regrouping,” tegasnya.

Tim Disdik akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Dari proses itu, akan ditentukan sekolah mana yang benar-benar layak digabung, sekaligus pemetaan guru untuk penempatan berikutnya.

“Sekolah yang diusulkan belum tentu diregrouping. Bahkan, sekolah yang tidak diusulkan bisa saja justru diregrouping setelah diverifikasi,” katanya.

Melalui program ini, pemerintah daerah berharap dapat menata ulang peta pendidikan dasar di Grobogan, mengefisienkan pengelolaan sekolah, serta meratakan distribusi guru.

Namun hingga kini, seluruh rencana itu masih harus menunggu satu keputusan penting: Perbup sebagai lampu hijau pelaksanaan regrouping. (int)

Advertisement

Artikel Terkait

Pemkab Grobogan Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Setelah Proyek Penataan Kota Rampung, Ini Hasilnya

Pemkab Grobogan Siapkan Rekayasa Lalu Lintas Setelah Proyek Penataan Kota Rampung, Ini Hasilnya

GROBOGAN – Pengaturan lalu lintas di jantung Kota Purwodadi bakal mengalami penyesuaian setelah proyek penataan infrastruktur rampung.  Pemkab Grobogan mulai menyiapkan sejumlah skenario, termasuk mengembalikan Jalan R

Perempatan Alun-Alun Purwodadi Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintas Terbaru

Perempatan Alun-Alun Purwodadi Ditutup, Ini Rekayasa Lalu Lintas Terbaru

GROBOGAN – Pengendara yang biasa melintas di kawasan Perempatan Alun-Alun Purwodadi atau Simpang Laris harus mencari jalur alternatif.  Menyusul percepatan pembangunan drainase dan trotoar di pusat kota, akses di persim

Dana Pesangon Mau Dikelola Badan Baru, Edy Wuryanto Ingatkan Ini

Dana Pesangon Mau Dikelola Badan Baru, Edy Wuryanto Ingatkan Ini

JAKARTA- Pemerintah tengah menyiapkan aturan turunan terkait pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP). Namun, rencana pembentukan badan baru untuk mengelola dana tersebut mulai menuai pertanyaan. Pemerintah diminta tid

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer