DPRD Grobogan Setujui Perubahan APBD 2025, Anggaran Devisit Rp 110 Miliar

GROBOGAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dalam Sidang Paripurna yang digelar pada Jumat pagi (25/7).
Sidang Paripurna dengan agenda Pembicaraan Tingkat II ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo jajaran Forkopimda, serta seluruh anggota dewan.
Persetujuan bersama tersebut ditandatangani oleh Wakil Bupati Grobogan Sugeng Prasetyo bersama Ketua DPRD Grobogan Lusia Indah Artani bersama tiga Wakil pimpinan Mukhlisin, Supardi dan Setiawan Djoko Purwodadi.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Grobogan menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang baik antara legislatif dan eksekutif selama proses pembahasan berlangsung.
”Atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan maupun secara pribadi, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan yang terhormat. Saran dan masukan yang telah diberikan akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan ke depan,” kata Wakil Bupati dalam sambutannya.
Dalam laporan Badan Anggaran DPRD, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2025.
Adapun gambaran umum struktur anggaran setelah pembahasan Pendapatan Daerah: Rp 2,99 triliun, Belanja Daerah Rp3,10 triliun, Defisit Anggaran: Rp110,73 miliar, Pembiayaan Netto: Rp110,73 miliar (surplus) dan Defisit Setelah Pembiayaan: Rp0 atau berimbang
Setelah penandatanganan Naskah Persetujuan Bersama, rancangan tersebut akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
”Hasil evaluasi dari Gubernur akan menjadi bahan penyempurnaan akhir demi memastikan kualitas dan efektivitas pelaksanaan anggaran perubahan tahun ini,” ujarnya.
Selain itu, Sugeng Prasetyo mengingatkan seluruh Kepala SKPD untuk segera menindaklanjuti hasil perubahan anggaran ini dengan efisien, mengingat masa pelaksanaan tinggal 4,5 bulan.
”Kita harus bijak memanfaatkan keterbatasan sumber daya. Hindari penumpukan kegiatan di akhir tahun dan tanggap terhadap persoalan yang muncul agar target pembangunan dan kesejahteraan masyarakat bisa dicapai,” terang dia. (mun/amr)



