Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jalin Kerjasama Sektor Pariwisata, Dukung Pengembangan Wisata Air Terjun Widuri

S
Penulis: Sirojul Munir❯
SINERGI – Perhutani dan Kejaksaan Negeri Grobogan melakukan kunjungan wisata air terjun Widuri, di Desa Kemadohbatur, Kecamatan Wirosari.
SINERGI – Perhutani dan Kejaksaan Negeri Grobogan melakukan kunjungan wisata air terjun Widuri, di Desa Kemadohbatur, Kecamatan Wirosari.

GROBOGAN - Pengembangan pariwisata di Kabupaten Grobogan kembali mendapat dukungan dari berbagai pihak.


Advertisement

Salah satunya melalui kunjungan kerja Kejaksaan Negeri Grobogan ke lokasi wisata Air Terjun Widuri yang berada di kawasan hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Tlogomanik, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Pojok, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Purwodadi, tepatnya di Desa kemadohbatur, Kecamatan Tawangharjo.

Air Terjun Widuri dikenal sebagai destinasi wisata alam yang masih alami, dengan pesona air terjun dan suasana hutan yang sejuk.

Namun demikian, pengembangan kawasan ini masih memerlukan sinergi dan kerja sama antarlembaga agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Advertisement

Administratur Perhutani KPH Purwodadi, Untoro Tri Kurniawan, menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Kejaksaan Negeri Grobogan serta menegaskan komitmen Perhutani untuk membuka ruang kerja sama yang mendukung pengembangan wisata berbasis kelestarian lingkungan.

“Kami menyambut baik dan sangat mengapresiasi kunjungan dari Kejaksaan Negeri Grobogan ke lokasi Air Terjun Widuri,” kata Untoro Tri Kurniawan.

Dikatakan, adanya kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari MoU antara Perhutani KPH Purwodadi dan Kejari Grobogan dalam hal Monev perjanjian kerja sama Agroforestry Perhutani dengan masyarakat.

Advertisement

Dengan Monev ini diharapkan mendorong tumbuhnya pengembangan wisata berbasis kemitraan serta transparansi dalam pengelolaan wisata alam dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Grobogan melalui Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun), Deden Noviana, menyampaikan kesiapan lembaganya untuk mendukung aspek hukum dalam pengembangan destinasi wisata tersebut, utamanya melalui fasilitasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak terkait.

”Kejaksaan Negeri Grobogan siap memberikan pelayanan hukum yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan wisata Air Terjun Widuri, termasuk memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan PKS antara Perhutani dengan pihak ketiga. Pengembangan Wisata Widuri perlu diiringi dengan penguatan kelembagaan serta strategi promosi yang maksimal, termasuk melalui media sosial, agar semakin dikenal dan menarik minat wisatawan,” terang Deden.

 

Dengan sinergi antara pengelola kawasan hutan, pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan Air Terjun Widuri dapat tumbuh menjadi destinasi unggulan di Grobogan.

Selain sebagai tempat wisata, kawasan ini juga dapat menjadi contoh pemanfaatan hutan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi perekonomian lokal. (mun/amr)

Advertisement

Artikel Terkait

RPH Getasrejo Grobogan Jadi Prioritas Penguatan Ekonomi Syariah

RPH Getasrejo Grobogan Jadi Prioritas Penguatan Ekonomi Syariah

GROBOGAN – Pemkab Grobogan menempatkan rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) Getasrejo, Kecamatan Grobogan, sebagai salah satu program prioritas dalam penguatan ekonomi syariah pada 2027. Upaya tersebut dilakukan untuk

Ngopi Sore di Cafe, Plt Bupati Pati dan Forkopimda Komitmen Perjuangkan Percepatan Program Strategis Daerah

Ngopi Sore di Cafe, Plt Bupati Pati dan Forkopimda Komitmen Perjuangkan Percepatan Program Strategis Daerah

Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Pati untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis daerah.

Grobogan Usul Bankeu Rp 5,997 Miliar untuk Genjot Pariwisata

Grobogan Usul Bankeu Rp 5,997 Miliar untuk Genjot Pariwisata

Grobogan Usulkan Rp 5,997 Miliar untuk Genjot Pariwisata 2027 GROBOGAN – Pemkab Grobogan mengusulkan bantuan keuangan (bankeu) senilai Rp 5,997 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mempercepat pengembangan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer