Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

WTP Sembilan Kali, DPRD Grobogan Beri Apresiasi Pemkab

SAbdul Rochim

 

BACAKAN JAWABAN : Bupati Grobogan Sri Sumarni membacakan jawaban atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)
BACAKAN JAWABAN : Bupati Grobogan Sri Sumarni membacakan jawaban atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023, kemarin. (SIROJUL MUNIR/RADAR KUDUS)

GROBOGAN, RADARPATI.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Grobogan mendengarkan penjelasan Bupati atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan 2023 dalam rapat paripurna, Senin (3/6).


Advertisement

Rapat Paripurna ke 7 tersebut dipimpin Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto.

Bupati Sri Sumarni menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 yang berupa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas penggunaan keuangan daerah,  dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan.

Advertisement

Hal tersebut menjadi tolak ukur kinerja pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa Gubernur/ Bupati / Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

BPK RI telah melakukan Pemeriksaan  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 selama 25 hari pada tanggal 5 Februari sampai 4 Maret  2024.

Advertisement

Selanjutnya, guna memenuhi aturan perundang-undangan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023 telah kami sampaikan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2024 yang  lalu.

Atas Laporan Keuangan tersebut, BPK RI telah melakukan pemeriksaan Audit Terinci pada tanggal 1 April  sampai 10 Mei  2024.

”BPK RI telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Dari hasil laporan tersebut, BPK-RI memberikan pendapat / opini “Wajar Tanpa Pengecualian” atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023.

Perolehan opini WTP ini merupakan yang ke-9 kalinya secara berturut-turut bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan sejak tahun 2015,” kata Sri Sumarni.

Sri Sumarni  berharap penghargaan opini WTP ini bisa dipertahankan untuk tahun-tahun yang akan datang dan menjadikan pengelolaan keuangan semakin lebih baik.

Kemudian berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan, dalam hal laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian, DPRD tidak melakukan pembahasan dalam rapat panitia kerja atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2023. Laporan Realisasi Anggaran untuk Pendapatan tahun 2023 pendapatan terealisasi sebesar Rp 2.6 triliun atau mencapai 99,88 persen dari anggaran.

Setelah perubahan sebesar Rp 2.6 triliun atau naik sebesar 3,13%. jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2022.

Sedangkan realisasi Belanja tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.664.044.576.310,00  atau mencapai 94,50% dari anggaran sebesar Rp2.818.998.277.220,00  turun sebesar 0,86% jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2022.

”Selisih antara Pendapatan dengan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2023, menunjukkan angka surplus sebesar Rp5.521.053.136,00 ,” ujarnya.

Sementara untuk pembiayaan netto tahun anggaran 2023 sebesar Rp.145.968.775.885,00  atau 99,79% dari anggarannya yaitu sebesar Rp.146.280.769.935,00. Sedangkan SILPA Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.151.489.829.021,00.

Selanjutnya mengenai Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, sebagaimana terdapat dalam lampiran Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD  telah disampaikan.

Selanjutnya mendasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 800.1.15.1 / 7796 / Keuda tertanggal 30 April 2024 tentang Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, mengamanatkan bahwa sejak diterimanya rancangan Perda oleh DPRD. 

Maka dalam waktu 1 bulan DPRD menyelesaikan pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sampai dengan pengambilan keputusan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah.

Ketua DPRD Grobogan Agus Siswanto memberikan apresiasi perolehan WTP yang didapat Pemkab Grobogan sembilan kali berturut-turut. Untuk itu DPRD Kabupaten Grobogan sangat mengapresiasi kerja keras profesionalisme seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Grobogan atas pencapaian yang ke-9 kalinya ini.

”Semoga dapat dipertahankan serta ditingkatkan kualitasnya di tahun – tahun mendatang dengan mengedepankan pencapaian target dan sasaran outcome dari kegiatan yang dilaksanakan,” tandasnya. (mun/him)

 

Advertisement
Editor : Abdul Rochim

Artikel Terkait

Ratusan Warga dan Kades di Pati Desak Oknum Dewan Pengintimidasi Kades Suparjo Ditindak Tegas

Ratusan Warga dan Kades di Pati Desak Oknum Dewan Pengintimidasi Kades Suparjo Ditindak Tegas

Kades dan warga mendatangi Kantor DPRD Pati. Mereka mendesak oknum anggota DPRD yang mengintimidasi kades diusut.

Titik Lokasi Absen ASN Grobogan Diperbarui, Tak Bisa Lagi Presensi di Mobil

Titik Lokasi Absen ASN Grobogan Diperbarui, Tak Bisa Lagi Presensi di Mobil

GROBOGAN – Pemkab Grobogan memperketat aturan presensi elektronik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Titik lokasi absensi kini disesuaikan dengan unit kerja dan penempatan masing-masing pegawai. Ketentuan itu t

Kapolres dan Satlantas Grobogan Gandeng Tukang Becak Bantu Polisi, Ini Pesannya

Kapolres dan Satlantas Grobogan Gandeng Tukang Becak Bantu Polisi, Ini Pesannya

GROBOGAN – Tukang becak ternyata memiliki peran penting dalam menjaga keamanan wilayah. Mengingat aktivitas mereka yang banyak dilakukan di jalanan hingga malam hari. Kapolres Grobogan turut mengajak para pengemudi beca

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer