
RADARPATI.JAWAPOS.COM - Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 masih belum terealisasi hingga 20 November 2026. Meski proses pembaruan data calon penerima telah berakhir, pemerintah belum menetapkan tanggal penyaluran dana kepada pekerja.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan, pencairan BSU masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut membuat bantuan yang ditunggu jutaan pekerja belum bisa ditransfer.
Yassierli sebelumnya menyampaikan bahwa proses administrasi masih berlangsung dan masyarakat diminta menunggu hingga pencairan resmi dilakukan. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan penyaluran bantuan dapat terealisasi pada November atau Desember 2026.
Sampai saat ini, fitur pengecekan status penerima menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di portal Kemnaker juga belum tersedia secara penuh.
BSU 2026 Dibayarkan Sekaligus Rp900.000
BSU tahun ini merupakan bagian dari stimulus ekonomi pemerintah pada kuartal IV 2026 yang ditujukan kepada sekitar 13,3 juta pekerja. Bantuan diberikan untuk periode Oktober hingga Desember dengan nominal Rp300.000 setiap bulan.
Namun, dana tidak ditransfer secara bertahap. Pemerintah akan membayarkan seluruh bantuan dalam satu kali pencairan sehingga pekerja yang memenuhi ketentuan memperoleh Rp900.000 sekaligus.
Aturan penyaluran program ini tertuang dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 yang berlaku sejak 28 Oktober 2026. Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai pedoman pemberian BSU.
Syarat Penerima BSU 2026
Tidak semua pekerja berhak mendapatkan bantuan subsidi upah. Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima, di antaranya:
Berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki NIK.
Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Memiliki gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan atau sesuai upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
Data gaji mengacu pada laporan terakhir perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Ketentuan batas penghasilan tersebut sekaligus menepis informasi yang menyebut pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta bisa mendapatkan BSU. Penentuan kelayakan tetap mengacu pada aturan resmi dan data kepesertaan yang tercatat.
Pengkinian Data BSU Telah Ditutup
Sebelum proses penyaluran, BPJS Ketenagakerjaan membuka pembaruan data calon penerima melalui aplikasi JMO (Jamsostek Mobile) dan portal BSU BPJS Ketenagakerjaan. Tahapan yang semula berakhir 14 November diperpanjang hingga 17 November 2026.



