
RADAR PATI – Pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp 900.000 masih menjadi perhatian pekerja hingga memasuki pertengahan November.
Dana bantuan yang diharapkan dapat membantu kebutuhan rumah tangga tersebut belum masuk ke rekening penerima karena proses administrasi pemerintah belum selesai.
Kondisi ini membuat pertanyaan mengenai jadwal pencairan BSU kembali ramai diperbincangkan, terutama di media sosial.
Lantas, kapan BSU 2026 akan disalurkan dan siapa saja pekerja yang berhak mendapatkan bantuan tersebut?
Proses Administrasi Masih Berlangsung
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan bahwa pencairan BSU 2026 masih menunggu penyelesaian administrasi di Kementerian Keuangan.
“BSU tunggu, masih proses administrasi di Kementerian Keuangan,” ujar Yassierli dalam keterangannya.
Dengan demikian, pemerintah belum menyampaikan kepastian tanggal penyaluran bantuan kepada para pekerja.
Penyelesaian administrasi anggaran dan pencocokan data penerima menjadi bagian penting sebelum dana bantuan disalurkan.
Rincian BSU 2026 Sebesar Rp900 Ribu
Mengacu pada informasi di laman resmi bsu.kemnaker.go.id, BSU disiapkan untuk membantu mempertahankan daya beli pekerja sekaligus mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.
Berikut rincian bantuan yang disiapkan pemerintah:
Total bantuan: Rp900.000 untuk setiap penerima.
Besaran bulanan: Rp300.000 selama tiga bulan.
Mekanisme pembayaran: Dana diberikan sekaligus untuk tiga bulan.
Bank penyalur: Bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Alternatif penyaluran: PT Pos Indonesia bagi penerima yang tidak mempunyai rekening bank penyalur.
Lima Kriteria Pekerja yang Berhak Menerima BSU
Pekerja juga perlu memperhatikan persyaratan penerima berdasarkan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 yang terakhir diubah melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Berikut sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026:
Warga Negara Indonesia: Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai bukti identitas.
Peserta BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar aktif dalam kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
Batas penghasilan: Memiliki gaji maksimal Rp3.500.000 per bulan atau mengikuti ketentuan UMP/UMK setempat.
Bukan aparatur negara: Tidak berstatus sebagai ASN, anggota TNI, maupun anggota Polri.
Bukan penerima PKH: Tidak sedang menerima bantuan Program Keluarga Harapan pada periode sebelum penyaluran BSU.
Pekerja yang terkena PHK atau mengundurkan diri mulai September 2026 tidak otomatis kehilangan kesempatan menerima bantuan.
Syaratnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan masih tercatat aktif hingga Agustus 2026 dan seluruh ketentuan penerima lainnya terpenuhi.
Waspadai Link Palsu Pengecekan BSU
Di tengah penantian pencairan BSU, masyarakat diminta berhati-hati terhadap tautan palsu yang mengatasnamakan program bantuan pemerintah.
Modus penipuan tersebut biasanya beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat dengan iming-iming pencairan dana.
Laman resmi bsu.kemnaker.go.id memang telah menyediakan menu navigasi Cek NIK, tetapi layanan pengecekan status penerima belum dibuka untuk umum.
Kementerian Ketenagakerjaan akan menyampaikan informasi mengenai mekanisme pengecekan melalui pengumuman resmi.
Pekerja sebaiknya hanya mengakses informasi melalui situs Kemnaker dan tidak memberikan NIK, data pribadi, maupun informasi rekening kepada pihak yang tidak jelas.
Situs resmi: https://bsu.kemnaker.go.id/ (*)



