SEMARANG – Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah pendaftar program SMK Go Global tertinggi di Indonesia setelah mencatat hampir 9.000 peserta, melampaui target 8.000 orang pada 2026.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai tingginya minat masyarakat tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas penempatan tenaga kerja Indonesia di pasar internasional.
Meski demikian, peningkatan kompetensi, sertifikasi, akses pembiayaan, serta jaminan perlindungan pekerja migran tetap menjadi perhatian dalam pengembangan program tersebut.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengungkapkan, capaian pendaftaran di Jateng sudah melampaui target meskipun kerja sama resmi dengan pemerintah provinsi belum ditandatangani.
"Belum ada MoU saja, dari target sekitar 8.000 orang, jumlah pendaftar SMK Go Global di Jawa Tengah sudah hampir mencapai 9.000 orang. Tertinggi seluruh Indonesia," kata Mukhtarudin.
Pernyataan tersebut disampaikan saat penandatanganan nota kesepakatan bersama dan rencana kerja antara Kementerian P2MI dengan Pemprov Jateng di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (12/11/2026).
Mukhtarudin menjelaskan, SMK Go Global merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk mempersiapkan tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan dan sertifikasi sesuai kebutuhan dunia kerja internasional.
Program ini tidak terbatas bagi lulusan SMK, tetapi juga dapat diikuti masyarakat umum, lulusan SMA, hingga sarjana.
Seluruh biaya peningkatan kapasitas peserta ditanggung melalui APBN sehingga pelatihan dapat diakses masyarakat secara gratis.
Sementara itu, Ahmad Luthfi mencatat jumlah pekerja migran asal Jawa Tengah hingga Oktober 2026 mencapai 64.449 orang.
Sebagian besar PMI tersebut berasal dari Kabupaten Cilacap, Brebes, Kendal, dan Banyumas dengan negara tujuan penempatan utama Taiwan, Hong Kong, serta Malaysia.
Luthfi menyebut Jawa Tengah memiliki dukungan infrastruktur pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten.
"Ini peluang yang bagus sekali. Kita punya sekolah vokasi hampir 1.500, lalu ada politeknik dan BLK yang semuanya siap pakai agar mewadahi kesiapan pekerja migran kita," ungkapnya.
Melalui kolaborasi dengan Kementerian P2MI, Pemprov Jateng berupaya memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung lebih aman, terarah, dan sesuai kebutuhan pasar kerja.
Pendampingan akan diberikan sejak tahap persiapan, pemberangkatan, penempatan, hingga pengawasan selama PMI bekerja di luar negeri.
Luthfi juga menekankan pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami peluang pekerjaan, persyaratan kompetensi, serta hak perlindungan yang harus diperoleh pekerja migran.
"MoU ini kita sosialisasikan betul-betul terkait pekerjaan, potensi kerja, kemampuan kerja, dan perlindungan selama bekerja," tegasnya. (*)
