NUSA DUA – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arif Havas Oegroseno menegaskan bahwa tekanan internasional terhadap industri kelapa sawit turut mengancam keberlangsungan hidup jutaan petani kecil di berbagai negara berkembang. Oleh karena itu, dia meminta agar penerapan standar uji tuntas (due diligence) dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif.
Pernyataan tersebut disampaikan Arif saat memberikan special address dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11). Menurutnya, tekanan terhadap industri sawit pada dasarnya juga berdampak langsung terhadap masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari komoditas tersebut.
"Serangan terhadap sawit adalah serangan terhadap petani kecil negara-negara berkembang," tegasnya.
Arif menjelaskan, keberadaan petani kecil memiliki peran penting dalam rantai produksi minyak sawit dunia. Berdasarkan estimasi UNCTAD, sekitar 7 juta petani kecil di berbagai negara mengelola perkebunan sawit dengan kontribusi mencapai 40 persen dari total produksi global.
Di Indonesia, lebih dari 40 persen lahan perkebunan sawit dikelola petani kecil. Hampir 3 juta pekebun menggantungkan kehidupannya pada sektor ini. Sementara Malaysia memiliki sekitar 500 ribu petani kecil. Di Nigeria, kontribusi pekebun kecil bahkan mencapai lebih dari 80 persen produksi sawit. Adapun di Kolombia, sekitar tiga perempat produsen sawit berasal dari kalangan pekebun skala kecil.
Meski memiliki kontribusi besar, Arif menilai industri sawit menghadapi tekanan internasional melalui berbagai instrumen. Setidaknya ada empat bentuk tekanan yang dia identifikasi, yakni kebijakan tarif, regulasi, pembatasan pembiayaan, serta pembentukan opini negatif terhadap industri sawit.
Salah satu persoalan yang disorot adalah kebijakan sejumlah bank besar di Eropa yang menerapkan persyaratan ketat dalam memberikan pembiayaan kepada perusahaan maupun pelaku usaha sawit. Namun, menurut Arif, standar serupa tidak diterapkan secara konsisten terhadap sektor industri persenjataan.
Dia mengutip laporan koalisi organisasi masyarakat sipil yang mengungkap bahwa sejumlah bank yang membatasi pendanaan industri sawit justru tetap mengucurkan dana hingga miliaran dolar kepada perusahaan produsen senjata.
Arif menggambarkan ketimpangan tersebut melalui perbedaan persyaratan yang harus dipenuhi kedua sektor.
"Seorang petani sawit harus membuktikan bahwa ia tidak merusak satu pohon pun. Sementara itu, produsen rudal cukup membuktikan bahwa ia sanggup membayar utangnya," ungkapnya.
